Berita

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) saat rapat dengan Komisi III DPR. Foto: tangkapan layar.

Politik

KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp1 Triliun

SENIN, 07 JULI 2025 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan penambahan anggaran hampir Rp1 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tambahan dialokasian untuk sejumlah kebutuhan yang belum tercover dalam pagu anggaran yang telah disusun.

"KPU mengusulkan tambahan anggaran Rp 986.059.941.000," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, 7 Juli 2025. 

Dia menjelaskan tambahan anggaran di luar pagu 2026 yang telah disusun sebesar Rp 2.786.839.731.000 atau Rp2,78 triliun. Anggaran perlu ditambah karena ada sejumlah kebutuhan yang belum tercover khususnya di pos anggaran teknis kelembagaan.


"Anggaran tersebut terdapat pada dukungan manajemen yang terbagi menjadi dua jenis belanja operasional," jelasnya.

Dia menyebutkan, pos anggaran yang belum masuk pagu anggaran yakni belanja gaji dan tunjangan kinerja (tukin) untuk 2.808 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lolos seleksi 2024 dan sudah resmi dilantik KPU, 3.486 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi 2024 dan biaya pelatihan dasar CPNS. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp695.816.905.000.

Selain itu, pos anggaran kedua yang belum tercover pagu anggaran 2026 meliputi enam program yang direncanakan berjalan. Enam program itu adalah pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan penyuluhan produk hukum, pengelolaan kehumasan, pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan serta marjinal.

Kemudian pendataan daftar pemilih tetap berkelanjutan, penyusunan peta indeks partisipasi pemilih, dan kegiatan lainnya pasca Pemilu dan Pilkada terkait evaluasi kebijakan pengadaan logistik, evaluasi penungutan suara ulang Pilkada 2024, dan fasilitasi pendampingan sengketa dan advokasi hukum KPU.

"(Tambahan anggaran untuk) ini sebesar Rp 290.243.036.000," katanya.

Afif menjelaskan pagu anggaran 2026 yang diajukan di luar anggaran tambahan yakni Rp2.76 triliun. Meliput belanja operasional pegawai Rp1.608.789.176.000, dan belanja operasional kantor Rp1.160.050.555.000.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya