Berita

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) saat rapat dengan Komisi III DPR. Foto: tangkapan layar.

Politik

KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp1 Triliun

SENIN, 07 JULI 2025 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan penambahan anggaran hampir Rp1 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tambahan dialokasian untuk sejumlah kebutuhan yang belum tercover dalam pagu anggaran yang telah disusun.

"KPU mengusulkan tambahan anggaran Rp 986.059.941.000," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, 7 Juli 2025. 

Dia menjelaskan tambahan anggaran di luar pagu 2026 yang telah disusun sebesar Rp 2.786.839.731.000 atau Rp2,78 triliun. Anggaran perlu ditambah karena ada sejumlah kebutuhan yang belum tercover khususnya di pos anggaran teknis kelembagaan.


"Anggaran tersebut terdapat pada dukungan manajemen yang terbagi menjadi dua jenis belanja operasional," jelasnya.

Dia menyebutkan, pos anggaran yang belum masuk pagu anggaran yakni belanja gaji dan tunjangan kinerja (tukin) untuk 2.808 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lolos seleksi 2024 dan sudah resmi dilantik KPU, 3.486 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi 2024 dan biaya pelatihan dasar CPNS. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp695.816.905.000.

Selain itu, pos anggaran kedua yang belum tercover pagu anggaran 2026 meliputi enam program yang direncanakan berjalan. Enam program itu adalah pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan penyuluhan produk hukum, pengelolaan kehumasan, pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan serta marjinal.

Kemudian pendataan daftar pemilih tetap berkelanjutan, penyusunan peta indeks partisipasi pemilih, dan kegiatan lainnya pasca Pemilu dan Pilkada terkait evaluasi kebijakan pengadaan logistik, evaluasi penungutan suara ulang Pilkada 2024, dan fasilitasi pendampingan sengketa dan advokasi hukum KPU.

"(Tambahan anggaran untuk) ini sebesar Rp 290.243.036.000," katanya.

Afif menjelaskan pagu anggaran 2026 yang diajukan di luar anggaran tambahan yakni Rp2.76 triliun. Meliput belanja operasional pegawai Rp1.608.789.176.000, dan belanja operasional kantor Rp1.160.050.555.000.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya