Rencana Pemprov DKI Jakarta mengenakan pajak atas aktivitas dan fasilitas olahraga padel menuai perdebatan.
Olahraga padel memang tengah naik daun di Indonesia. Diminati kalangan muda dan profesional, olahraga ini menjamur di kota-kota besar termasuk Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, penerapan pajak hiburan sebesar 10 persen terhadap permainan olahraga di Jakarta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Kami mengatur itu bukan karena inisiatif dari Pemerintah Jakarta. Tetapi undang-undang yang mengatur itu. Dan kami menerapkan itu," kata Pramono di Kali Irigasi Bekasi Tengah, Cakung, Jakarta Timur, Senin 7 Juli 2025.
Beberapa olahraga yang dikenai pajak hiburan ini di antaranya tennis, renang, basket, voli, dan juga padel. Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor 257/2025.
Pramono mengakui, pengenaan pajak ini menjadi sorotan, terutama setelah olahraga padel turut dikenai. Ia menjelaskan bahwa mayoritas pemain padel berasal dari kalangan menengah ke atas.
Sedangkan terkait olahraga golf yang tidak dikenai pajak ini, Pramono menjelaskan bahwa golf sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
"Golf sudah dikenakan PPN. Sehingga pajak itu tidak boleh ganda. PPN-nya golf 11 persen. Untuk basket, padel, renang dan sebagainya adalah 10 persen," jelasnya.
Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10 persen dan berlaku untuk transaksi seperti sewa lapangan, tiket masuk, hingga pemesanan layanan melalui platform digital.
Padel sendiri adalah olahraga raket yang memadukan unsur tenis dan squash. Olahraga ini dimainkan di lapangan tertutup berdinding kaca dan jaring, dengan ukuran lebih kecil dari lapangan tenis.
Padel dimainkan secara ganda (2 lawan 2) dan menggunakan raket solid tanpa senar, serta bola mirip bola tenis, namun dengan tekanan udara lebih rendah.
