Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist

Politik

Polri Jangan Bela Jokowi dan Keluarga

SENIN, 07 JULI 2025 | 08:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi semakin terang benderang, Polri diminta untuk tidak membela Jokowi agar pemerintah tidak dianggap menzalimi rakyat yang berkata jujur.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, wajah Republik Indonesia semakin butuh setelah mantan presiden merupakan lulusan Universitas Pramuka seperti yang diungkapkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi.

"Diamnya Polisi atas temuan Beathor ini, jangan sampai terkesan Polisi tetap membela Jokowi, meski kasus ijazah palsu ini semakin terang benderang," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 7 Juli 2025.


Muslim berharap, Polri juga tidak diam terhadap beberapa kasus lainnya, seperti kasus aku Fufufafa.

"Roy Suryo sudah secara terang benderang dan gamblang akun itu 99,9 persen milik Gibran, sudah dibenarkan oleh Kaesang, adiknya 'itu milik kakak', dan BSSN sudah mengakuinya. Tetapi aparat hukum tidak segera memproses pemilik akunnya. Maka ini alamat kacau dan rusaknya hukum di negeri ini," tutur Muslim.

Muslim mengaku heran, Polri malah sibuk mengusut dan memeriksa para pakar, aktivis, dan pelapor yang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi.

"Seperti pemanggilan berkali-kali terhadap sejumlah aktivis seperti ES, K dan R di Polda Metro Jaya," terang Muslim.

Muslim juga menyoroti soal dipecatnya Beathor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

"Penegakkan hukum di era Prabowo dan Jokowi sama saja. Malah bisa jadi tambah parah. Karena terkesan kuat Prabowo bela Jokowi dalam kasus ijazah palsu dan lainnya. Juga bela Gibran dalam kasus Fufufafa dan kasus-kasusnya yang sudah ada di meja KPK," jelas Muslim.

Muslim menganggap bahwa, pemecatan Beathor dari jabatan di BP Taskin dalam kasus ijazah palsu Jokowi produk Pasar Pramuka mengonfirmasi bahwa rakyat yang mau bicara benar semakin tersakiti dan terzalimi.

"Dan hal itu akan menyimpan bara api penegakkan hukum dan keadilan semakin terkoyak di republik ini," pungkas Muslim.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya