Gerakan Indonesia Bersih (GIB) mendorong agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan ke pengadilan. Mengapa Jokowi harus diadili?
"Ya sebetulnya sederhana saja jawabannya. Yang membuat persoalan bangsa, kerusakan bangsa menjadi seperti ini kan Jokowi," kata Adhie M Massardi, pendiri sekaligus koordinator GIB, dikutip dari Youtube RMOLTV, Minggu 6 Juli 2025.
Di antaranya, sebut Adhie, terkait kemiskinan di Indonesia. Selama Jokowi memimpin 10 tahun jumlah rakyat miskin bertambah menjadi 194,4 juta jiwa, atau sekitar 68,2% dari total populasi.
"Jadi kita ini bangsa negara dengan penduduk rakyat miskin terbesar di dunia. Ini kan jejak dia nih. Dia yang menyebabkan ini," ucap dia.
Alih-alih mensejahterakan rakyat, tambah Adhie, korupsi di zaman Jokowi kian merajalela. Ia pun mengutip rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia.
Dia menyebut dampak paling serius perbuatan Jokowi selama berkuasa membuat dunia internasional tidak percaya terhadap Indonesia.
"Karena bayangkan coba, orang paling korup di muka bumi (ada) di Indonesia, di negeri ini, tapi bisa touring motor-motoran, open house. Ini kan, dunia jijik lihat bangsa kita ini," tegas Adhie.
Tak hanya itu, Adhie juga menyinggung ijazah Jokowi yang diduga palsu dan menjadi tema yang banyak disorot usai Jokowi lengser ke prabon. Menurutnya, kasus ini memuat perguruan tinggi di Indonesia dinobatkan menjadi perguruan tinggi nomor dua paling tidak jujur.
"Secara keseluruhan kan terjadi ketidakjujuran. Sehingga, sebagai bangsa ini kan harkat dan martabatnya hancur-hancuran akibat dua periode pemerintahan Joko Widodo," tutur Adhie.
Dampak dari kerusakan yang dibuat Jokowi, menurut Adhe, dirasakan betul oleh pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun Prabowo sudah lawatan ke banyak negara namun bantuan tetap tidak kunjung muncul.
"Karena kalau mereka membantu rakyat nanti jangan-jangan dikorup lagi, kalian korupsi lagi, tidak sampai kepada rakyat. Jadi ketidakpercayaan hukum terhadap negara hukum di kita ini menyebabkan kita juga akan menderita," pungkas Adhie yang juga jurubicara presiden era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
