Berita

Menteri Perdagangan, Budi Santoso/RMOL

Bisnis

Pemerintah Bakal Antisipasi Serbuan Barang Asing Usai Relaksasi Impor

KAMIS, 03 JULI 2025 | 01:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah akan mengantisipasi potensi membludaknya barang impor pasca kebijakan relaksasi sejumlah komoditas diberlakukan.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso memastikan langkah mitigasi telah disiapkan, meski saat ini belum terjadi lonjakan signifikan.

“Belum (banjir impor). Justru sekarang kami mitigasi. Jangan sampai perang dagang negara lain berdampak ke Indonesia,” kata Budi kepada wartawan, pada Rabu, 2 Juli 2025.


Ia menegaskan, relaksasi impor difokuskan pada bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan industri dalam negeri, terutama sektor padat karya.

"Ini akan menopang sektor dalam negeri agar makin kompetitif,” jelasnya

Menurut dia, solusi jangka panjang untuk menghindari banjir produk asing bukanlah menutup keran impor, melainkan dengan memperkuat kualitas produk dalam negeri. 

Dalam kesempatan itu, Budi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem industri yang mendukung agar produk lokal tak kalah bersaing di pasar.

“Antisipasi terbaik terhadap banjir impor adalah daya saing. Kalau produk kita bagus, masyarakat pasti pilih lokal. Tapi ekosistemnya juga harus mendukung,” ungkap dia.

Sebelumnya, pemerintah resmi melakukan deregulasi  aturan impor. Kebijakan tersebut salah satunya dengan menetapkan relaksasi untuk 10 komoditas, di antaranya produk kehutanan, pupuk subsidi, bahan baku plastik, bahan bakar, bahan kimia tertentu, alas kaki, wadah makanan (food tray), hingga sepeda roda dua.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya