Berita

Menteri Perdagangan, Budi Santoso/RMOL

Bisnis

Pemerintah Bakal Antisipasi Serbuan Barang Asing Usai Relaksasi Impor

KAMIS, 03 JULI 2025 | 01:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah akan mengantisipasi potensi membludaknya barang impor pasca kebijakan relaksasi sejumlah komoditas diberlakukan.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso memastikan langkah mitigasi telah disiapkan, meski saat ini belum terjadi lonjakan signifikan.

“Belum (banjir impor). Justru sekarang kami mitigasi. Jangan sampai perang dagang negara lain berdampak ke Indonesia,” kata Budi kepada wartawan, pada Rabu, 2 Juli 2025.


Ia menegaskan, relaksasi impor difokuskan pada bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan industri dalam negeri, terutama sektor padat karya.

"Ini akan menopang sektor dalam negeri agar makin kompetitif,” jelasnya

Menurut dia, solusi jangka panjang untuk menghindari banjir produk asing bukanlah menutup keran impor, melainkan dengan memperkuat kualitas produk dalam negeri. 

Dalam kesempatan itu, Budi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem industri yang mendukung agar produk lokal tak kalah bersaing di pasar.

“Antisipasi terbaik terhadap banjir impor adalah daya saing. Kalau produk kita bagus, masyarakat pasti pilih lokal. Tapi ekosistemnya juga harus mendukung,” ungkap dia.

Sebelumnya, pemerintah resmi melakukan deregulasi  aturan impor. Kebijakan tersebut salah satunya dengan menetapkan relaksasi untuk 10 komoditas, di antaranya produk kehutanan, pupuk subsidi, bahan baku plastik, bahan bakar, bahan kimia tertentu, alas kaki, wadah makanan (food tray), hingga sepeda roda dua.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya