Berita

Kapal MV. HC WAND berbendera Togo/Ist

Bisnis

Sempat Ditelantarkan, Gaji 8 ABK Indonesia di Kapal Togo Akhirnya Cair

SENIN, 30 JUNI 2025 | 07:11 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Hari Pelaut Sedunia tahun ini menjadi momentum manis bagi Serikat Awak kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) setelah berhasil menyelesaikan kasus penelantaran delapan Anak Buah Kapal (ABK) MV. HC WAND berbendera Togo di China. 

Delapan ABK tersebut, sebelumnya mengalami penelantaran karena gaji tidak dibayarkan lebih dari dua bulan. Akhirnya, mereka dipulangkan ke Indonesia pada Februari 2025 lalu.

SAKTI, sebagai serikat pekerja yang konsisten membela hak-hak pelaut, segera membuat laporan kepada ITF Korea terkait penelantaran tersebut. Laporan itu merujuk pada ketentuan MLC 2006 Standard A2.5.2 tentang penelantaran kapal apabila gaji pelaut tidak dibayar selama dua bulan atau lebih. 


Melalui laporan ini, kasus itu kemudian diajukan sebagai klaim ke pihak asuransi P&I Club.

“Proses ini memerlukan perjuangan dan koordinasi yang intens selama empat bulan, mulai dari pengumpulan bukti, negosiasi dengan ITF Korea, hingga korespondensi dengan perwakilan P&I Club di Jakarta. Namun perjuangan ini akhirnya terbayar,” ujar Ketua Umum SAKTI, Syofyan El Comandante dalam keterangannya kepada RMOL, Senin, 30 Juni 2025.

Bertepatan dengan Hari Pelaut Sedunia 2025, pihak asuransi P&I melalui korespondensinya di Jakarta akhirnya membayar seluruh klaim gaji yang menjadi hak delapan ABK tersebut, dengan total 33.268 Dolar AS. Hal itu menandai penyelesaian tuntas kasus ini.

Syofyan menyatakan bahwa keberhasilan ini menunjukkan pentingnya serikat pekerja dalam melindungi hak-hak pelaut Indonesia. 

Selanjutnya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi dengan ITF, khususnya saat menghadapi kasus penelantaran dan ketidakadilan upah di kapal asing.

Dalam kesempatan yang sama. pihaknya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas support ITF Inspector Korea dalam menyelesaikan kasus ini.

“Hari Pelaut Sedunia bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga pengingat bahwa perjuangan melindungi pelaut harus terus dilakukan. Penegakan hak gaji yang adil adalah salah satu wujud perlindungan nyata kepada pelaut Indonesia,” jelas Syofyan.

SAKTI berharap keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi para pelaut Indonesia untuk tidak ragu memperjuangkan hak mereka melalui jalur yang sah dan terorganisir. 

“Serikat juga mengajak pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pelaut, terutama mereka yang bekerja di kapal asing agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Melangkah Penuh Harapan, Pertamina Jaga Kesiapan Pasokan Jelang Idulfitri

Rabu, 04 Maret 2026 | 20:10

Cerita Tobat Mantan Penambang Ilegal Pongkor

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:59

KPK: Tidak Ada Informasi Fadia Arafiq Ditangkap saat Bersama Gubernur Jateng

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:43

Antisipasi Perang Dunia, AHY Ajak Perkuat Soliditas Hadapi Skenario Terburuk

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:40

Tips Mudik Aman dan Nyaman Tanpa Khawatirkan Rumah Kosong

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:17

Presiden Prabowo Batal Hadir Bukber Partai Demokrat

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:09

Tak Benar MBG Ganggu Anggaran Pendidikan

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:02

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Mudik Gratis 2026 Pertamina

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:53

Spesifikasi Xiaomi 17 dan Daftar Harganya di Indonesia

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:38

Gubernur Jateng Bantah Bersama Bupati Pekalongan saat OTT KPK

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:33

Selengkapnya