Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan Presiden China, Xi Jinping/Setkab

Politik

Beathor Minta China Segera Tangkap Jokowi

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 22:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah China seharusnya menagih utang untuk Indonesia kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan kepada Presiden Prabowo Subianto yang belum genap setahun menjabat.

Politisi PDIP, Beathor Suryadi bahkan mempersilakan China menangkap Jokowi jika tidak mau membayar utang selama 10 tahun menjadi presiden.

"Utang-utang kita kepada China, mau itu kereta cepat atau tambang yang menggunakan uang China, kita berharap pemerintahan China menangkap Jokowi. Karena uangnya enggak dikembalikan. Nah, hukumlah di sana," kata Beathor dikutip dari kanal YouTube Ahmad Yani, Minggu, 29 Juni 2025.


Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Jokowi selama 10 tahun tidak bisa dilimpahkan kepada presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo. Apalagi utang luar negeri di masa Jokowi jumlahnya tidak sedikit.

Menurut Beathor, hal tersebut sangat penting dilakukan agar Jokowi tidak lagi mengganggu pemerintahan Prabowo.

"Presiden Prabowo kan mau bekerja susah karena 17 menterinya ini menterinya Jokowi, dan itu masih ke Solo-Soloan juga. Saya di hari pertamanya Prabowo (dilantik), saya pidato. Saya bilang, ini kabinet residivis. Orangnya orang-orang berperkara," pungkas Beathor.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya