Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan Presiden China, Xi Jinping/Setkab

Politik

Beathor Minta China Segera Tangkap Jokowi

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 22:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah China seharusnya menagih utang untuk Indonesia kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan kepada Presiden Prabowo Subianto yang belum genap setahun menjabat.

Politisi PDIP, Beathor Suryadi bahkan mempersilakan China menangkap Jokowi jika tidak mau membayar utang selama 10 tahun menjadi presiden.

"Utang-utang kita kepada China, mau itu kereta cepat atau tambang yang menggunakan uang China, kita berharap pemerintahan China menangkap Jokowi. Karena uangnya enggak dikembalikan. Nah, hukumlah di sana," kata Beathor dikutip dari kanal YouTube Ahmad Yani, Minggu, 29 Juni 2025.


Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Jokowi selama 10 tahun tidak bisa dilimpahkan kepada presiden selanjutnya, dalam hal ini Prabowo. Apalagi utang luar negeri di masa Jokowi jumlahnya tidak sedikit.

Menurut Beathor, hal tersebut sangat penting dilakukan agar Jokowi tidak lagi mengganggu pemerintahan Prabowo.

"Presiden Prabowo kan mau bekerja susah karena 17 menterinya ini menterinya Jokowi, dan itu masih ke Solo-Soloan juga. Saya di hari pertamanya Prabowo (dilantik), saya pidato. Saya bilang, ini kabinet residivis. Orangnya orang-orang berperkara," pungkas Beathor.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya