Putusan MK Jawab Kesemrawutan Pemilu di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal menutup kemungkinan peluang kepala daerah dipilih  DPRD.

Demikian disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief menanggapi putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan pilkada dengan jeda waktu minimal dua tahun. 

"Menyambut baik putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal dalam waktu berbeda," kata Andi seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Jumat 27 Juni 2025.

Komisaris Independen PT PLN itu berharap  putusan MK bisa menjawab kesemrawutan Pemilu di Indonesia.

"Sistem Pemilu terpisah antara Nasional dan Lokal harusnya juga diikuti juga dengan mempertahankan sistem terbuka," saran Andi Arief.

Putusan MK atas Perkara Nomor 135/PUU/-XXII/2024 yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berkekuatan hukum tetap.

MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.

Adapun Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.