Berita

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua/Ist

Politik

Ini Alasan Penanganan KKB Tak Gunakan UU Terorisme

RABU, 25 JUNI 2025 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil mencatatkan nihil serangan terorisme berbasis bom.

Namun pakar intelijen dan keamanan, Ridlwan Habib, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan absennya ancaman secara menyeluruh, terutama jika melihat situasi di Papua.

"Dalam konteks di Papua memang saat kami rapat dengan Kementerian Pertahanan dan TNI mereka tidak menggunakan undang-undang terorisme. Mereka menggunakan undang-undang pidana KUHP makanya disebut KKB atau kelompok kriminal bersenjata," katanya lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, 25 Juni 2025.


Penanganan berdasarkan KUHP diterapkan agar tidak memancing sorotan atau simpati internasional kepada KKB, terutama dari lembaga-lembaga seperti PBB.

Menurut Ridlwan, pendekatan tersebut saat itu dipilih agar isu KKB tidak dikapitalisasi oleh pihak luar sebagai gerakan separatis yang sah. Penanganan di lapangan pun lebih banyak dilakukan oleh Satgas Damai Cartenz dengan dukungan TNI.

"Sepanjang saya di KSP (Kantor Staf Presiden) penangkapan-penangkapan cukup banyak, cuma kejadian serangan juga tinggi, jadi kita tidak bisa sebut efektif maksimal sampai hari ini juga masih berjalan," pungkasnya 

Situasi keamanan di Papua hingga kini masih menjadi tantangan serius, sementara di wilayah lain Indonesia relatif stabil dari ancaman teror berbasis kekerasan ekstrem.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya