Berita

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno/RMOL

Politik

PAN: Reshuffle Hak Presiden, Tugas Kami All Out

SENIN, 23 JUNI 2025 | 22:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa partainya sejak awal konsisten memandang reshuffle kabinet sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. 

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam podcast 'Ruang Redaksi' yang dipandu redaktur khusus Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Ahmad Kiflan Wakik.

“Dari dulu sampai sekarang, kami berpandangan reshuffle adalah hak penuh Presiden. Tugas kami adalah bekerja all out dan sepenuh hati,” ujar Eddy di kantor RMOL, Senin 23 Juni 2025.


Eddy menyampaikan bahwa jika kader PAN mendapatkan kepercayaan dan dinilai baik, pihaknya tentu bersyukur. Namun jika ada kekeliruan, evaluasi tetap menjadi kewenangan penuh Presiden.

“Alhamdulillah, kami dapat informasi bahwa kader PAN sejauh ini bekerja baik. Pak Zulhas (Ketua Umum PAN) juga mendapat masukan dari Presiden bahwa para kader PAN di kabinet dinilai positif,” tambahnya.

Ia menyebut sejumlah indikator keberhasilan, seperti kemandirian ekonomi, surplus perdagangan, hingga penanganan isu lingkungan yang dianggap cukup baik. Termasuk, kelancaran arus mudik Lebaran yang lalu juga menjadi catatan positif.

“Alhamdulillah, kader PAN menunjukkan performa yang bagus,” tutup Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno yang juga bertugas di Komisi XII DPR RI yang membidangi Energi, Lingkungan Hidup, Investasi dan Hilirisasi.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya