Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily/RMOLJabar
Penguasaan teknis anggaran, terutama oleh para anggota DPRD yang baru menjabat, menjadi hal penting. Karena anggaran merupakan instrumen utama pembangunan dan Fraksi Golkar harus menjadi pelopor dalam memastikan efektivitasnya.
Hal ini ditegaskan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, TB. Ace Hasan Syadzily, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Bandung, Minggu, 22 Juni 2025.
Agenda Bimtek ini bertujuan memperkuat kapasitas teknokratis anggota legislatif, khususnya dalam hal pengelolaan dan pengawasan anggaran daerah yang bertanggung jawab.
"Anggaran adalah instrumen pembangunan. Fraksi Golkar harus jadi pelopor dalam memastikan setiap rupiah dibelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Ace, diwartakan
RMOLJabar, Senin 23 Juni 2025.
Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI ini menyoroti masih lemahnya efisiensi pengelolaan anggaran di Indonesia. Terlihat dari tingginya
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan rendahnya produktivitas belanja negara.
Dalam konteks tersebut, ia mengajak DPRD menyusun kebijakan anggaran yang visioner dan solutif dalam menghadapi tantangan seperti krisis energi, ketahanan pangan, dan ketimpangan sosial.
Ace kemudian mengaitkan belanja daerah dengan strategi ketahanan nasional, mengingat dinamika geopolitik global saat ini berdampak langsung terhadap kondisi dalam negeri.
“Dinamika internasional berdampak langsung ke dalam negeri. Maka anggaran harus disusun dengan perspektif makro dan keberpihakan yang jelas,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas DPRD tak sebatas legislasi dan pengawasan, tapi juga mewakili aspirasi rakyat. Oleh karena itu, kader Partai Golkar didorong menjadi penggerak kebijakan publik yang substansial, bukan sekadar pelengkap prosedur politik.
“Anggota dewan, terutama para pendatang baru, harus serius belajar menyusun dan membahas anggaran dengan tanggung jawab dan kecakapan teknis,” lanjut Ace.
Menurutnya, partai politik, terutama Golkar, harus menjadi lumbung kader kebijakan, bukan sekadar mesin elektoral.
“Kader Golkar di DPRD harus mampu memperjuangkan pokok-pokok pikiran rakyat. Bukan sekadar simbol politik, tetapi instrumen nyata membangun bangsa,” pungkasnya.
