Berita

Aktivis dan putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid/RMOL

Politik

Sanggah Fadli Zon, Alissa Wahid: Gus Dur Banyak Bantu Korban Pemerkosaan Kabur ke Luar Negeri

SABTU, 21 JUNI 2025 | 22:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal terjadinya perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 hingga usulan penulisan ulang sejarah, masih menjadi polemik.

Aktivis dan putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid, secara tegas menolak proyek penulisan ulang buku sejarah oleh Kementerian Kebudayaan.

"Kalau di Jaringan Gusdurian, minta dibatalkan," kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu saat ditanya tanggapannya terkait kontroversi penulisan buku sejarah, di Jakarta, Sabtu 21 Juni 2025.


Merespons penyangkalan Fadli Zon terkait perkosaan massal 98, Alissa menyebut politikus Gerindra itu perlu memperluas wawasan. 

"Satu, Pak Fadli Zon kayaknya perlu piknik lebih jauh, ngopi dengan lebih banyak orang," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ketidaktahuan seseorang tidak lantas membatalkan fakta sejarah. 

"Yang Pak Fadli Zon tidak tahu itu tidak sama dengan itu tidak benar. Just because you cannot see, doesn't mean it doesn't happen," tegas Alissa.  

Alissa merujuk pada sejumlah laporan resmi yang mengonfirmasi kekerasan seksual dalam tragedi 1998, termasuk rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta dan Komnas HAM.

"Kemenkopolhukam dalam 12 kejahatan HAM masa lalu, itu di masa periode Pak Jokowi yang kedua sudah menyebutkan itu. Artinya, ini sudah menjadi informasi yang diverifikasi," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan kesaksian langsung dari ayahnya, Gus Dur, yang pernah bertemu korban perkosaan massal. 

"Gus Dur dulu bercerita kepada saya, menemui korban-korban perkosaan, membantu mereka pergi ke luar negeri. Ada kok yang dulu sempat ke Ciganjur sebelum akhirnya berangkat ke luar negeri," tuturnya.

Alissa menyarankan Fadli Zon untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan tanpa data lengkap.

"Pak Fadli Zon, jangan melakukan lompatan kesimpulan sebelum mendapatkan informasi yang lebih lengkap," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya