Berita

Aktivis dan putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid/RMOL

Politik

Sanggah Fadli Zon, Alissa Wahid: Gus Dur Banyak Bantu Korban Pemerkosaan Kabur ke Luar Negeri

SABTU, 21 JUNI 2025 | 22:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal terjadinya perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 hingga usulan penulisan ulang sejarah, masih menjadi polemik.

Aktivis dan putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid, secara tegas menolak proyek penulisan ulang buku sejarah oleh Kementerian Kebudayaan.

"Kalau di Jaringan Gusdurian, minta dibatalkan," kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu saat ditanya tanggapannya terkait kontroversi penulisan buku sejarah, di Jakarta, Sabtu 21 Juni 2025.


Merespons penyangkalan Fadli Zon terkait perkosaan massal 98, Alissa menyebut politikus Gerindra itu perlu memperluas wawasan. 

"Satu, Pak Fadli Zon kayaknya perlu piknik lebih jauh, ngopi dengan lebih banyak orang," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ketidaktahuan seseorang tidak lantas membatalkan fakta sejarah. 

"Yang Pak Fadli Zon tidak tahu itu tidak sama dengan itu tidak benar. Just because you cannot see, doesn't mean it doesn't happen," tegas Alissa.  

Alissa merujuk pada sejumlah laporan resmi yang mengonfirmasi kekerasan seksual dalam tragedi 1998, termasuk rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta dan Komnas HAM.

"Kemenkopolhukam dalam 12 kejahatan HAM masa lalu, itu di masa periode Pak Jokowi yang kedua sudah menyebutkan itu. Artinya, ini sudah menjadi informasi yang diverifikasi," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan kesaksian langsung dari ayahnya, Gus Dur, yang pernah bertemu korban perkosaan massal. 

"Gus Dur dulu bercerita kepada saya, menemui korban-korban perkosaan, membantu mereka pergi ke luar negeri. Ada kok yang dulu sempat ke Ciganjur sebelum akhirnya berangkat ke luar negeri," tuturnya.

Alissa menyarankan Fadli Zon untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan tanpa data lengkap.

"Pak Fadli Zon, jangan melakukan lompatan kesimpulan sebelum mendapatkan informasi yang lebih lengkap," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya