Berita

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia/Net

Politik

Meski Transaksi Ada Penurunan, Farah Puteri: Judol Tetap Musuh Bersama

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 12:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Judi online tidak ubahnya jurang maut di tengah pesatnya perkembangan dunia digital di Indonesia belakangan ini.

Dikatakan Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia, judol terus mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Meskipun ada sedikit penurunan tren transaksi di awal tahun 2025, pemerintah tidak boleh lengah sedikitpun pada aktifitas judol.

"Judi online adalah musuh bersama yang menggerogoti fondasi bangsa, meski ada kabar baik soal tren penurunan, ancamannya masih sangat nyata," ujar Farah kepada wartawan, Kamis 19 Juni 2025.


Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kuartal pertama 2025 menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. 

Perputaran dana dari judi online diperkirakan bisa mencapai Rp1.200 triliun hingga akhir tahun ini. PPATK mencatat bahwa mayoritas korbannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp5juta, dengan banyak di antaranya terjerat utang. 

“Fenomena ini membentuk lingkaran setan yang tragis, menyeret korban ke dalam konflik rumah tangga, prostitusi, dan jeratan utang online. Bagi saya, ini bukan hanya data, tapi sebuah tragedi kemanusiaan,” kata Farah.

Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan secara intensif, Legislator PAN ini menekankan urgensi adanya payung hukum yang lebih kuat demi memaksimalkan efektivitasnya. 

Ia sangat berharap Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberantasan Judi Online dapat segera diselesaikan dan diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum. 

Farah menegaskan bahwa PP tersebut akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat upaya pencegahan maupun penindakan judi online.

"Ini kunci untuk memaksimalkan pemberantasan judi online dan, yang terpenting, melindungi anak-anak dari bahaya ruang digital melalui aturan seperti PP TUNAS," tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya