KPK Dalami Peran Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol dan kakak kandungnya, Rinaldo Septariando B dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal perannya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan (HH).

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Windy dan kakaknya sebagai tersangka dalam perkara TPPU Hasbi Hasan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Juni 2025.

"Terperiksa didalami terkait dengan peran para pihak dalam kegiatan TPPU yang dilakukan tersangka HH," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis 19 Juni 2025.

Windy Idol sebelumnya tidak hadir saat dipanggil sebagai saksi pada Selasa 27 Mei 2025.

Windy Idol diketahui sudah diperiksa pada Kamis 24 April 2025. Selain itu, KPK juga telah memanggil kakak kandung Windy Idol pada Rabu 21 Mei 2025.

Pada Selasa 5 Maret 2024, KPK umumkan telah mengembangkan perkara suap pengurusan perkara di MA dengan sangkaan TPPU. Namun, KPK belum membeberkan identitas tersangkanya.

Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, KPK menetapkan tiga orang tersangka TPPU, yakni mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan, penyanyi Windy Idol, dan Rinaldo Septariando B selaku wiraswasta yang juga merupakan kakak kandung Windy Idol.

Selain menjadi tersangka TPPU, Hasbi Hasan juga kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara lainnya di MA. Dalam kasus suap yang baru itu, Hasbi ditetapkan sebagai tersangka bersama Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama (Dirut) PT Wahana Adyawarna.

Sementara itu dalam kasus suap pengurusan perkara di MA terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan penerimaan gratifikasi, Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan tersebut pun diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan di tingkat banding pada Kamis, 20 Juni 2024.