Berita

Rapat terbatas yang digelar secara Hybrid oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 17 Juni 2025/RMOL

Politik

Polemik Empat Pulau Tuntas, Istana Tegas Bantah Ada Klaim Sepihak

SELASA, 17 JUNI 2025 | 16:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Polemik administratif atas empat pulau yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemui titik terang. 

Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 17 Juni 2025, secara resmi memutuskan bahwa keempat pulau  yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

Rapat terbatas digelar secara hybrid dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.


Sesuai arahan Presiden, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bantahan terhadap isu yang beredar bahwa ada satu pihak yang mencoba memasukkan keempat pulau tersebut ke wilayah administratifnya. 

"Kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika empat pulau ini, tidak benar ketika ada satu pemerintah provinsi yang ingin, dalam tanda kutip, memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya," ujar Prasetyo.

Ia juga meminta masyarakat di kedua provinsi untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi yang bisa memecah persatuan..

Prasetyo mengajak masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk kembali bersatu, menekankan bahwa kedua provinsi memiliki hubungan yang erat secara geografis dan kultural.

"Kami harapkan dinamika ini segera kita akhiri dan kita kembali bersatu. Masyarakat Sumut dan masyarakat Aceh, kita semua tahu bahwa kedua provinsi ini berdekatan dan saling bersaudara. Kedua provinsi ini saling menopang satu sama lain, jadi jangan karena adanya dinamika empat pulau ini, berkembang isunya ke mana-mana yang kontraproduktif," kata dia.

Wartawan senior Hersubeno Arief sebelumnya lewat kanal YouTube miliknya menyoroti ambisi tersembunyi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengambil alih empat pulau yang berada di Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh.

Dugaan itu mencuat usai dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau pada 25 April 2025.

Kemendagri itu menetapkan sebanyak empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, diubah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Hersubeno polemik Empat pulau bukan hanya sekedar sengketa perbatasan, tetapi memiliki potensi perekonomian yang besar di empat pulau yang secara administratif masuk wilayah Provinsi Aceh. 

Dikatakan bahwa adanya potensi migas (minyak dan gas) di Blok Singkil sebenarnya sudah diungkapkan Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bertemu Gubernur Aceh Muzakkir Manan di Banda Aceh pada Rabu 4 Juni 2025 lalu.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya