Berita

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), M Guntur Hamzah/Rep

Politik

Hakim MK Guntur Hamzah Terpilih Aklamasi sebagai Ketum APHTN-HAN

SELASA, 17 JUNI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepengurusan baru Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), telah ditetapkan setelah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah, terpilih aklamasi sebagai ketua umum.

Hal tersebut ditetapkan saat pelantikan Kepengurusan APHTN-HAN periode 2025-2030, dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada 13-15 Juni 2025.

Melalui keterangan tertulis APHTN-HAN yang diterima RMOL, Selasa 17 Juni 2025, sejumlah tokoh masuk sebagai jajaran pimpinan yang mendampingi Guntur Hamzah yang juga menyandang gelar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Deretan tokoh akademik nasional yang masuk struktur pimpinan APHTN-HAN di antaranya Prof. Dr. Retno Saraswati (Dekan FH Universitas Diponegoro) sebagai Ketua Harian, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Universitas Jember) sebagai Sekretaris Jenderal, serta Radian Syam (Dosen STIH IBLAM) sebagai Bendahara Umum.

Dalam laporannya, Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa susunan Pengurus Pusat telah terdaftar di Kementerian Hukum, serta disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dengan Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025 tanggal 21 Mei 2025. 

"Komposisi pengurus berjumlah 123 orang, terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian, yang mencerminkan inklusivitas karena melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 61 di antaranya adalah Guru Besar," kata Bayu.

Pelantikan pengurus pusat APHTN-AHN ini, lanjut Bayu, merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional APHTN-HAN yang diselenggarakan di Bali pada April 2025, yang dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Keynote Speech-nya, Prof. Guntur Hamzah menegaskan pentingnya peran APHTN-HAN sebagai kekuatan intelektual dalam memperkuat konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia.

"Dengan keanggotaan yang kini mencapai lebih dari 1.600 orang, APHTN-HAN siap terus berkontribusi dalam agenda reformasi kelembagaan negara, dan pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara di tanah air," kata Guntur.

Selain pelantikan, Rapat Kerja Pengurus juga membahas program prioritas lima tahun ke depan. Terdapat enam program strategis yang menjadi fokus APHTN-HAN periode 2025–2030.



Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Melangkah Penuh Harapan, Pertamina Jaga Kesiapan Pasokan Jelang Idulfitri

Rabu, 04 Maret 2026 | 20:10

Cerita Tobat Mantan Penambang Ilegal Pongkor

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:59

KPK: Tidak Ada Informasi Fadia Arafiq Ditangkap saat Bersama Gubernur Jateng

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:43

Antisipasi Perang Dunia, AHY Ajak Perkuat Soliditas Hadapi Skenario Terburuk

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:40

Tips Mudik Aman dan Nyaman Tanpa Khawatirkan Rumah Kosong

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:17

Presiden Prabowo Batal Hadir Bukber Partai Demokrat

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:09

Tak Benar MBG Ganggu Anggaran Pendidikan

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:02

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Mudik Gratis 2026 Pertamina

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:53

Spesifikasi Xiaomi 17 dan Daftar Harganya di Indonesia

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:38

Gubernur Jateng Bantah Bersama Bupati Pekalongan saat OTT KPK

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:33

Selengkapnya