Berita

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), M Guntur Hamzah/Rep

Politik

Hakim MK Guntur Hamzah Terpilih Aklamasi sebagai Ketum APHTN-HAN

SELASA, 17 JUNI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepengurusan baru Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), telah ditetapkan setelah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah, terpilih aklamasi sebagai ketua umum.

Hal tersebut ditetapkan saat pelantikan Kepengurusan APHTN-HAN periode 2025-2030, dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada 13-15 Juni 2025.

Melalui keterangan tertulis APHTN-HAN yang diterima RMOL, Selasa 17 Juni 2025, sejumlah tokoh masuk sebagai jajaran pimpinan yang mendampingi Guntur Hamzah yang juga menyandang gelar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Deretan tokoh akademik nasional yang masuk struktur pimpinan APHTN-HAN di antaranya Prof. Dr. Retno Saraswati (Dekan FH Universitas Diponegoro) sebagai Ketua Harian, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Universitas Jember) sebagai Sekretaris Jenderal, serta Radian Syam (Dosen STIH IBLAM) sebagai Bendahara Umum.

Dalam laporannya, Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa susunan Pengurus Pusat telah terdaftar di Kementerian Hukum, serta disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dengan Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025 tanggal 21 Mei 2025. 

"Komposisi pengurus berjumlah 123 orang, terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian, yang mencerminkan inklusivitas karena melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 61 di antaranya adalah Guru Besar," kata Bayu.

Pelantikan pengurus pusat APHTN-AHN ini, lanjut Bayu, merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional APHTN-HAN yang diselenggarakan di Bali pada April 2025, yang dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Keynote Speech-nya, Prof. Guntur Hamzah menegaskan pentingnya peran APHTN-HAN sebagai kekuatan intelektual dalam memperkuat konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia.

"Dengan keanggotaan yang kini mencapai lebih dari 1.600 orang, APHTN-HAN siap terus berkontribusi dalam agenda reformasi kelembagaan negara, dan pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara di tanah air," kata Guntur.

Selain pelantikan, Rapat Kerja Pengurus juga membahas program prioritas lima tahun ke depan. Terdapat enam program strategis yang menjadi fokus APHTN-HAN periode 2025–2030.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya