Kolase gambar Giant Sea Wall dan Presiden Prabowo Subianto/RMOL
Maritim Research Institute (Marin Nusantara), lembaga independen yang bergerak di bidang analisis, riset, dan edukasi kemaritiman, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Rencana ini disampaikan Presiden dalam pidato kuncinya pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center, Kamis, 12 Juni 2025 lalu.
Direktur Marin Nusantara, Makbul Ramadhani, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pembentukan badan otorita tersebut, dengan catatan agar pelaksanaannya dilakukan secara inklusif, transparan, dan berbasis kajian ilmiah.
"Kami memandang penting untuk memberikan dukungan sekaligus catatan agar proyek Giant Sea Wall dan pembentukan Badan Otorita ini berdampak maksimal, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi, dan ruang percepatan pelaksanaan proyek Giant Sea Wall," ujar Makbul dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa kawasan pesisir utara Jawa saat ini mengalami kerentanan tinggi akibat penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan muka air laut (sea level rise). Di sejumlah wilayah, penurunan muka tanah tercatat mencapai 10 hingga 12 cm per tahun.
"Dampaknya sangat nyata ini seperti banjir rob tahunan, kerusakan infrastruktur, migrasi penduduk, hingga potensi kerugian ekonomi nasional. Karena itu, proyek ini merupakan bentuk keberpihakan negara dalam skala besar untuk menyelamatkan kawasan sosial ekonomi pesisir," tegas Makbul.
Ia menambahkan bahwa kawasan pesisir utara Jawa adalah pusat aktivitas ekonomi dan logistik nasional, sehingga dampaknya mencakup berbagai aspek, utamanya perlindungan ekosistem pesisir, keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, kelancaran distribusi logistik dan kepelabuhanan, penguatan industri nasional.
“Dan yang terpenting semua ini akan bermuara pada penguatan ketahanan nasional kita," jelas Makbul yang juga merupakan alumni magister Keamanan Maritim Universitas Pertahanan itu.
Lanjut dia, sangat penting Badan Otorita ini harus menjadi ruang koordinatif lintas sektor pemerintah pusat dan daerah, akademisi dan profesional, pelaku usaha, serta masyarakat terdampak.
Proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan memerlukan anggaran sebesar 8 hingga 10 miliar Dolar AS dan akan berlangsung dalam jangka panjang.
Marin Nusantara juga menekankan bahwa skema pendanaan harus disusun secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.
Proyek pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa ini dinilai sebagai langkah strategis dan mendesak untuk melindungi wilayah pesisir utara Jawa yang semakin rentan akibat perubahan iklim dan tekanan lingkungan. Dengan demikian, Makbul mengajak semua pihak untuk ikut mengawal proyek ini.
"Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk mendukung dan mengawal proyek ini agar komitmen pemerintah dalam membangun wilayah pesisir yang tangguh terhadap iklim, adil secara sosial ekonomi, dan berkelanjutan secara ekologis benar-benar dapat terwujud," pungkasnya.
