Berita

Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB, Sudjatmiko/Ist

Politik

Insiden Pesawat Air India Alarm bagi Penerbangan Nasional

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 20:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diimbau untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap sistem penerbangan nasional menyusul tragedi yang menimpa maskapai Air India baru-baru ini.

Menurut Anggota Komisi V DPR, Sudjatmiko, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasional penerbangan di Indonesia.

“Insiden yang menimpa Air India menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa sistem pengawasan dan kelaikan pesawat harus benar-benar diperhatikan dan diperketat,” ujar Miko, sapaan akrab Sudjatmiko dalam keterangannya, Jumat 13 Juni 2025.


Legislator PKB asal Dapil Jabar VI itu menekankan pentingnya setiap maskapai penerbangan menjamin kelaikan teknis pesawat serta memperketat pemeriksaan rutin sebagai langkah preventif menghindari kecelakaan.

"Jadi langkah preventif saya kira harus lebih ditekankan. Setiap maskapai harus bertanggung jawab memastikan pesawatnya laik terbang dan aman bagi penumpang," tegasnya.

Miko juga mendesak Kemenhub meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan standar keselamatan penerbangan nasional tidak hanya memenuhi regulasi internasional, tetapi juga berjalan efektif di lapangan.

“Kami berharap Kemenhub segera mengambil langkah nyata untuk memastikan setiap penerbangan di Indonesia aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Pesawat Air India rute Ahmedabad–London dilaporkan jatuh setelah lepas landas pada Kamis siang waktu setempat, 12 Juni 2025. Insiden ini dialami pesawat jenis Boeing 787-8 Dreamliner dengan nomor penerbangan AI171 yang membawa sekitar 242 penumpang.

Dalam penerbangan itu, terdapat 169 warga India, 53 warga negara Inggris, tujuh warga negara Portugis, dan satu warga negara Kanada.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya