Berita

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Zulfikar Suhardi

Politik

Demokrat Dukung Pemerintah Jadikan Pusat Produksi Alat Kesehatan Global

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 18:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi alat kesehatan (Alkes) global harus didukung semua pihak.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Zulfikar Suhardi menilai, upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan memperkuat daya saing dan kemandirian industri alkes dalam negeri adalah upaya yang baik.

Menurutnya, penguatan ekosistem industri alat kesehatan nasional dari hulu hingga hilir amat sangat diperlukan agar Indonesia tidak semakin jauh tertinggal dari negara-negara lainnya.


“Industri kesehatan RI masih jauh tertinggal tapi langkah yang diambil Kemenperin sudah sangat tepat. Kalau tidak dimulai dari sekarang, maka Indonesia akan semakin jauh tertinggal,” kata Zulfikar Suhardi kepada wartawan, Jumat, 13 Juni 2025.

Upaya Kemenperin mengurangi ketergantungan impor, menarik investasi, serta membuka peluang lapangan kerja baru di sektor industri manufaktur juga akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara di ASEAN seperti Malaysia hingga Singapura.

“Harus bisa menjadi negara mandiri, tidak tergantung dengan negara lain untuk bahan baku dan keperluan industri alat kesehatan yang ada di Indonesia,” lanjut Zulfikar.

Untuk itu, ia memastikan akan mengawal ketat langkah Kemenperin dalam memperkuat daya saing dan kemandirian industri alat kesehatan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan asta cita pemerintahan Prabowo.

“Demokrat sangat mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan kementerian dan kabinet untuk mencapai target pemerintah yang disusun oleh Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya