Berita

Presiden RI ke-7 Joko Widodo/Ist

Politik

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jadi Pintu Masuk Bongkar Kejahatan Jokowi

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 00:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang masih bergulir, sepertinya diciptakan agar supaya terus bergejolak dan semakin besar, sampai terjadi perpecahan yang menyebabkan kerusuhan. 

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu melalui keterangan tertulisnya, Kamis 12 Juni 2025.

Padahal, kata Tom, sesuai dengan fakta yang ada, bahwa mencuatnya kasus dugaan ijazah palsu justru terungkap dari sikap dan pernyataan-pernyataan Jokowi selama menjabat Presiden RI.


"Seperti IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) tidak sampai 2, melakukan reuni dengan teman-teman yang katanya seangkatan di Fakultas Kehutanan UGM namun justru makin membuka borok sendiri hingga dosen pembimbing skripsi yang salah," kata Tom.

Belum lagi sederet kebohongan Jokowi lainnya, misal mobil Esemka sudah dipesan 6.000 unit, mengatasi banjir dan macet Jakarta tidak terlalu sulit, uang Rp11 triliun, dan lainnya.

"Apalagi menjelang akhir periodenya Jokowi menunjukkan sikap bahwa hanya dia, keluarga, dan kroni-kroninya yang menjadi pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan memaksakan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, dan menantunya Bobby Nasution Cagub Sumut," kata Tom.

Ironisnya, lanjut Tom, 90 persen elite politik, partai politik dan aktivis mendukung dan mengajak rakyat untuk mengamini pelanggaran Jokowi dan keluarganya tersebut.

"Ini jelas membuat amarah publik semakin tidak terbendung. Sehingga kasus dugaan ijazah palsu dianggap sebagai pintu masuk untuk membongkar kebohongan, kecurangan dan kejahatan Jokowi selama menjabat Presiden RI," pungkas Tom.




Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya