Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka/Ist

Publika

Nasib Gibran di Tangan Prabowo

Oleh: Tony Rosyid*
KAMIS, 12 JUNI 2025 | 23:03 WIB

NASIB Gibran Rakabuming Raka ada di tangan Prabowo Subianto. Magical conciousnes anda akan mengatakan: "bergantung Tuhan". Betul. Tapi Tuhan sudah serahkan kepada Prabowo. Tentu, penyerahannya tidak melalui wahyu. Prabowo bukan nabi. Tapi, penyerahan itu bisa dijelaskan secara ilmiah melalui kaidah-kaidah kausalitas politik.

Prabowo-Gibran satu paket. Berpasangan sebagai capres-cawapres 2024. Menjabat sebagai presiden-dan wakil presiden juga bareng-bareng. Kalau Gibran bukan ancaman, buat apa sibuk urus Gibran. Urusan negara masih banyak. Apalagi, pemerintahan baru berjalan di tahun pertama. Timing ini yang harus dicatat.

Usul pemakzulan Gibran ditanggapi dingin oleh Prabowo. Wacana pemakzulan ini "pasti" mengganggu situasi dan stabilitas politik.  Kenapa Prabowo bersikap dingin? Kenapa Prabowo cuek, seolah nggak mau tahu? Melalui Wiranto, Prabowo merespons "santai". Seolah tak terjadi apa-apa.


Gelombang pemakzulan Gibran semakin kencang. Surat tuntutan sudah di meja ketua MPR. Probowo diam. Gerindra juga no comment. Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tak memberi komentar. 

Di sisi lain, Gibran tidak punya satu pun kursi dan dukungan partai politik di DPR.

Posisi Gibran lemah. Gibran adalah "kartu mati". Tersandera tuntutan pemakzulan dan tidak bisa berbuat apa-apa. 

Tombol pemakzulan setiap saat bisa "dinyalakan". Bom sudah terpasang, siap meledak ketika jari ketua MPR menyentuh tombol pemakzulan. 

Ketika situasi memanas, Prabowo bisa kasih komando kepada ketua MPR untuk bisa langsung panggil semua anggotanya. Hari itu juga "sidang MPR" bisa dilaksanakan. Sidang akan mengikuti arahan Prabowo.

Sekarang anda baru paham, betapa posisi Ahmad Muzani sebagai ketua MPR sangat strategis. Bagian dari skenario yang mungkin hanya bisa dipahami keselurahannya oleh Gibran. 

Di ujung sana, Jokowi menyampaikan pesan: "kalau pemakzulan, ya semuanya. Presiden dan wakil presiden. Satu paket. Saat calon kan satu paket".

Jokowi walikota tujuh tahun, gubernur dua tahun dan 10 tahun jadi presiden. Pengalaman politiknya matang. Bahkan sangat matang. Piawai dalam menyampaikan pesan politik. Ketika Jokowi bilang "satu paket", itu tidak bisa dipahami dengan pendekatan hukum tata negara. 

Cara berpikir Jokowi melampaui formalitas dan norma hukum. Narasi Jokowi adalah sebuah pesan politik. Pesannya sangat kuat. Kepada siapa? Ya kepada penguasa dan para pendukungnya. 

"Kalau Gibran jatuh (diimpach), dia tidak sendiri". Itu kira-kira pesan singkatnya. Pesan ini tentu serius. Matang, dan penuh perhitungan. Kalkulasi politiknya pasti sudah lama dihitung probabilitasnya.

Bagi Prabowo, yang ia butuhkan adalah stabilitas. Baik stabilitas negara maupun stabilitas kekuasaan. Di luar itu, tak ada yang dikejar kecuali membangun legacy.

Jika kekuasaan Prabowo aman alias tak ada ancaman, maka semua dinamika politik hari ini hanya akan berdampak pada angka elektoral pada Pemilu 2029. Tak akan ada lagi isu pemakzulan. Semua akan berjalan normal dan terkendali.

Kecuali pejabat titipan. Satu persatu akan lengser. Tepatnya dilengserkan. Di kabinet, maupun di institusi hukum. Duta besar, dan juga komisaris. Ini sesuatu yang alamiah. Tak ada yang abadi. Semua ada jatah waktunya, pada akhirnya, harus bergantian.

Para pendukung Prabowo yang keluar banyak keringat sedang menunggu info, kapan resuffle itu dilakukan. Sebagian nggak sabar, karena sudah lebih dari tujuh bulan.

Sebaliknya, jika posisi Prabowo terancam, alias tidak aman, kekuasaan terganggu dan kursi Prabowo goyang, maka tombol pemakzulan Gibran di meja ketua MPR akan menyala. 

Bom seketika meledak. Setelah itu, kemungkinan akan ada tombol-tombol berikutnya yang ikut menyala. Ketika tombol-tombol itu menyala, maka ledakan akan terjadi dimana-mana. 

Boleh jadi bom waktu tidak hanya menyasar Gibran, tapi juga bisa mengenai Prabowo. Satu paket, kata Jokowi.



*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya