Stafsus Menaker Era Hanif Dhakiri Mangkir dari Panggilan KPK

Mantan Staf khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) era Hanif Dhakiri, Luqman Hakim, mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sedianya tim penyidik memanggil Luqman Hakim sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Juni 2025.

"Saksi berhalangan hadir karena sakit," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 11 Juni 2025.

Sementara itu kata Budi, dua saksi lainnya yang merupakan mantan Stafsus Menaker Ida Fauziyah, Caswiyo Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo, hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK.

"Kedua saksi didalami terkait tugas dan fungsinya, pengetahuan mereka terkait dengan pemerasan terhadap TKA dan pengetahuan mereka atas aliran dana dari hasil pemerasan," pungkas Budi.

KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait penempatan TKA di Kemenaker pada Kamis 5 Juni 2025.  

Dua dari tersangka itu merupakan mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker.

Dari dugaan pemerasan yang dilakukan di periode 2019-2024, KPK telah mengidentifikasi bahwa oknum-oknum di Kemnaker menerima uang sebesar Rp53,7 miliar dari para agen-agen perusahaan pengurusan TKA yang akan bekerja di Indonesia. Namun, berdasarkan pemeriksaan, perkara pemerasan ini sudah berlangsung sejak 2012-2024 di era Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hingga era Ida Fauziyah.