Bank Dunia (World Bank) melakukan pembaruan standar garis kemiskinan dan ketimpangan global pada Juni 2025.
Pembaruan ini menggunakan besaran paritas daya beli atau Purchasing Power Parities (PPP) 2021, dari yang sebelumnya menggunakan PPP tahun referensi 2017.
Dalam dokumen Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) edisi Juni 2025, Bank Dunia merevisi ke atas tiga lini garis kemiskinan.
"Penerapan PPP tahun 2021 menyiratkan adanya revisi terhadap garis kemiskinan global," kata Bank Dunia dalam dokumen tersebut.
PPP itu sendiri merupakan ukuran standar yang dibuat untuk membandingkan sekumpulan harga barang dan jasa yang identik di berbagai negara dengan penyesuaian nominal nilai tukarnya. Nilai dolar AS di situ bukanlah kurs nilai tukar saat ini di pasaran, melainkan sebatas penanda paritas daya beli.
Untuk garis kemiskinan internasional atau yang biasanya menjadi ukuran tingkat kemiskinan ekstrem dari semula 2,15 Dolar AS menjadi 3.00 Dolar AS.
Untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah direvisi menjadi 4,20 Dolar AS dari sebelumnya 3,65 Dolar AS.
Untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas, termasuk Indonesia, menjadi 8,30 Dolar AS dari sebelumnya sebesar 6,85 Dolar AS.
Dari perubahan itu, Bank Dunia mencatat, jumlah penduduk miskin di berbagai negara dan wilayah mengalami peningkatan.
Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, jumlah orang miskinnya bila menggunakan standar garis kemiskinan ekstrem menjadi sebanyak 54 juta orang per Juni 2025, dibandingkan data September 2024 sebanyak 20,3 juta orang dengan standar perhitungan PPP 2017 yang sebesar 2,15 Dolar AS.
Kawasan Amerika Latin dari sebanyak 22,6 juta jiwa menjadi 33,6 juta jiwa. Eropa dan Asia Tengah dari 2,4 juta jiwa menjadi 5,3 juta jiwa, dan Sub-Saharan Afrika dari 448 juta jiwa menjadi 558,8 juta jiwa.
"Sebagian besar revisi ke atas ini berasal dari Afrika Sub-Sahara, yang merupakan rumah bagi dua pertiga dari jumlah penduduk miskin ekstrim di dunia," kata Bank Dunia.
Bila menggunakan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas yang sebesar 8,30 Dolar AS dengan PPP 2021, maka jumlah orang miskin di Kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi 679,2 juta jiwa per Juni 2025, dari sebelumnya 584,2 juta jiwa.
Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berpendapatan menegah atas sejak 2023 oleh Bank Dunia, dengan perubahan perhitungan tersebut, maka membuat jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat tinggi.
Berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia, jika menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas yakni 8,30 Dolar AS, maka persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat mencapai 68,25 persen dari total populasi sebanyak 285,1 juta jiwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebelumnya pada laporan Poverty & Equity Brief edisi April 2025, Bank Dunia mencatat persentase penduduk miskin RI mencapai 60,3 persen dari total populasi pada 2024.
Sehingga, jumlah kemiskinan menjadi sekitar 194,6 juta jiwa, atau naik dibandingkan dengan penggunaan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebelumnya 6,85 Dolar AS yang mengacu pada PPP 2017, di mana tingkat kemiskinan Indonesia 60,3 persen dari total penduduk pada 2024 atau sekitar 171,8 juta jiwa pada 2024.
