Berita

Anggota DPR Fraksi PKS Saadiah Uluputty/Net

Politik

DPR Desak Pemerintah Turun Tangan Hentikan Segera Penambangan Nikel di Raja Ampat

SABTU, 07 JUNI 2025 | 11:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah turun tangan menindak tegas aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran. 

Anggota DPR Fraksi PKS Saadiah Uluputty, menilai bahwa aktivitas tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab negara dalam menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati laut Indonesia.

Menurut Saadiah, Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau kecil, tetapi mahkota biodiversitas dunia yang memiliki lebih dari 75 persen spesies karang global dan ribuan spesies ikan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. 


Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, selain bertentangan dengan semangat konservasi, juga diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 1/2014 yang melarang kegiatan tambang di pulau-pulau kecil.

“Pemerintah harus bertindak tegas. Ini bukan sekadar persoalan teknis izin tambang, ini adalah soal menyelamatkan ekosistem yang tak tergantikan. Apakah kita rela menukar surga terakhir dunia dengan kerusakan permanen demi keuntungan sesaat?” tegas Saadiah kepada wartawan, Sabtu 7 Juni 2025. 

Legislator PKS ini juga mengapresiasi langkah pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan adanya indikasi pelanggaran serius. Namun, ia mendesak agar langkah tersebut tidak berhenti pada evaluasi administratif semata, tetapi ditindaklanjuti dengan sanksi hukum dan pencabutan izin apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Saadiah menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat lokal, yang selama ini menggantungkan hidup pada laut dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kerusakan alam Raja Ampat bukan hanya akan menghilangkan keindahan visual, tetapi juga mengancam perekonomian masyarakat dan kearifan budaya yang telah terjaga selama ratusan tahun.

Wakil Rakyat Indonesia Timur ini menyerukan agar pemerintah pusat, rekan rekannya di DPR, dan seluruh pemangku kepentingan bersikap berpihak pada kelestarian alam. 

“Saya mendukung gerakan masyarakat sipil dan aktivis lingkungan yang terus menyuarakan #SaveRajaAmpat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bumi. Jika kita gagal menjaga Raja Ampat hari ini, maka kita sedang mengabaikan generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya