Berita

Ilustrasi/AI

Global

Populasi China Terus Merosot, Provinsi Sichuan Usulkan Cuti Hamil hingga 150 Hari

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 16:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Provinsi Sichuan di barat daya China mengusulkan kebijakan baru terkait kesuburan warganya, yaitu cuti menikah hingga 25 hari dan cuti hamil hingga 150 hari.

Langkah ini dilakukan di tengah merosotnya angka kelahiran di China. Pemerintah pusat sedang berusaha keras agar warganya mau punya anak lebih banyak.

Dikutip dari Reuters, Kamis 5 Juni 2025, Komisi Kesehatan Sichuan sudah mengunggah rancangan kebijakan ini di situs resminya. Mereka membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberi pendapat dari 30 Mei sampai 30 Juni.


Kalau disetujui, cuti menikah akan diperpanjang dari 5 hari menjadi 25 hari - naik 400 persen. Sementara cuti melahirkan juga akan diperpanjang dari 60 hari menjadi 150 hari. Cuti untuk ayah juga akan ditambah, dari 20 hari menjadi 30 hari, supaya para suami bisa lebih membantu merawat istri dan anak setelah melahirkan.

Sichuan dikenal sebagai salah satu provinsi yang paling maju dan terbuka di China. Misalnya, sejak 2023, perempuan yang belum menikah boleh menjalani perawatan IVF (In Vitro Fertilization), yaitu proses bayi tabung. Bahkan, mereka juga mendapat hak yang sama seperti pasangan suami istri dalam mengakses layanan kesehatan untuk ibu dan anak.

Saat ini, Sichuan memiliki penduduk sekitar 84 juta jiwa, lebih banyak dari jumlah penduduk negara-negara seperti Jerman atau Inggris.

Secara keseluruhan, angka kelahiran di China terus menurun sejak puluhan tahun lalu. Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan satu anak yang berlaku dari 1980 sampai 2015, ditambah dengan gaya hidup modern di kota-kota besar.

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk China terus menurun selama tiga tahun berturut-turut, termasuk di tahun 2024. Para ahli memperkirakan tren ini akan makin parah di tahun-tahun mendatang.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Sambut Wacana Revisi UU Tipikor, Komisi III DPR: Perlu Dikaji Lebih Mendalam

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:32

Mahasiswa Bentangkan Poster Raksasa Tolak Karhutla

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:27

Asta Cita Sulit Berjalan Tanpa Stabilitas Keuangan dan Pemerintahan Bersih

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:22

Sahroni Minta Polisi Jaga Adik-adik Mahasiswa

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:11

Mahasiswa Demo Mabes Polri, Jangan Kriminalisasi Pegawai PLN

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:57

Nasdem Bedah Pemikiran Bung Hatta untuk Perkuat Etika Politik

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:51

Koperasi Sawit Didorong Bangun Pabrik CPO hingga Kilang Minyak Goreng

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:45

Massa Tertahan di Depan Gedung UOB, Desak Polisi Buka Jalan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:41

IHSG Menguat Tipis Usai RUPSLB BEI Setujui Dividen Rp1,56 T

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:24

Massa Berbaju Hitam Lewat Kantor KPU RI Menuju Bundaran HI

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:14

Selengkapnya