Berita

Tol Cawang-Tanjung Priok/Ist

Bisnis

Danantara Diyakini Mampu Kelola Jalan Tol

RABU, 04 JUNI 2025 | 11:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengelolaan jalan tol oleh swasta perlu diambilalih negara untuk memperkuat keperpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki instrumen untuk mengelola kekayaan negara, termasuk jalan tol.

Menurutnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat digunakan untuk mengelola jalan tol yang masih dikelola swasta seperti ruas tol dalam kota Cawang-Pluit-Tanjung Priok.


"Jika tata kelola ini dilepaskan dari swasta lalu dialihkan ke entitas negara seperti Danantara, tentu akan amat baik, sehingga negara dalam kebijakannya sebagai pengelola maupun atas kebijakan yang dikeluarkan berhubungan langsung dengan masyarakat," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu 4 Mei 2025.

Dosen ilmu pemerintahan Falultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (Fisip Unpam) itu mengamati, sejauh ini belum ada langkah serius dari pemerintah untuk mengambilalih pengelolaan jalan tol oleh swasta, termasuk mengenai perpanjangan konsensi yang sempat dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Untuk sampai pada pemilikan itu dialihkan, maka pemerintah harus mempelajari secara cermat terkait misalnya kepemilikan, masa konsensinya, maupun nilai asetnya," sambungnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengambilalih tata kelola jalan tol dari swasta adalah meyakinkan soal timbal balik yang didapat.

"Pemerintah tentunya bisa saja melakukan negosiasi akuisisi konsensi swasta. Sebab, diyakini Presiden Prabowo tidak akan kesusahan melakukan pengambilalihan kepemilikan dari pihak swasta," demikian Efriza.



Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya