Berita

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Suluh

Banteng Merapat, Lima Pos Menteri di Tangan

SELASA, 03 JUNI 2025 | 18:49 WIB | OLEH: AHMAD KIFLAN WAKIK

PIDATO Presiden Prabowo Subianto soal "kesetiaan" pejabat negara, menjadi topik hangat.

Pidato Prabowo disampaikan dalam sambutan di peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, yang digelar di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025.

Sebagai presiden, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar sumpah jabatan dan mengkhianati rakyat.


Prabowo menegaskan, siapa pun pejabat yang tidak setia kepada negara, melanggar undang-undang, atau melanggar UUD akan disingkirkan tanpa pandang bulu. 

“Negara akan bertindak, negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” tegasnya.

Pesan Prabowo, ditangkap sebagai peringatan keras bagi anggota Kabinet Merah Putih.

Bahkan, apa yang disampaikan Prabowo ditafsirkan bahwa kepala negara sedang merancang perombakan kabinet alias reshuffle.

Sejurus tafsiran pidato itu, Prabowo juga menggelar pertemuan hangat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Konon kabarnya, dari pertemuan itu menjadi awal langkah PDIP untuk bergabung pada koalisi pemerintah.

Kabar yang diterima di kalangan terbatas, PDIP meminta dan akan diberikan 5 kursi menteri jika bergabung.

Memang, PDIP dalam politik koalisi selalu mematok tawaran tinggi. Apalagi, saat ini PDIP berstatus sebagai pemenang Pemilu 2025.

Soal kesetiaan, memang Prabowo tak menyebut siapa yang tidak setia.

Jika yang tidak setia itu dicopot dari kabinet, akankah berjumlah 5 seperti kabar kursi menteri untuk PDIP.

Semua pertanyaan itu akan dijawab Prabowo. Tentu saat mengumumkan reshuffle kabinet nanti.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya