Berita

Wakil Ketua MPR Dr. Eddy Soeparno/Ist

Politik

ESG Forum 2025, Eddy Soeparno Bicara Urgensi Transformasi Industri Nikel Berkelanjutan

SELASA, 03 JUNI 2025 | 15:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Environmental, Social and Governance (ESG) semula hanya menjadi upaya bagi pelaku usaha untuk lebih peduli pada isu-isu berkelanjutan. Namun kini, merupakan salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Dr. Eddy Soeparno saat menyampaikan keynote speech dalam acara Environmental, Social and Governance (ESG) Mining Forum 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam forum internasional tahunan tersebut, Eddy menyampaikan, sejumlah lembaga perbankan dan keuangan pun telah mensyaratkan tata kelola ESG yang baik sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha di bidang pertambangan


"Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah proaktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi license to operate," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa 3 Juni 2025.

Bahkan, kata Eddy, negara-negara yang membeli produk turunan nikel dari Indonesia menghendaki urut-urutan proses produksi untuk memastikan bahwa proses ESG dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

"Artinya, untuk negara-tujuan ekspor nikel Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika, ESG merupakan market access credentials. Tanpa adanya penjelasan tentang tata kelola ESG yang transparan, niscaya produk turunan nikel kita akan ditolak," tuturnya.

Wakil Ketua Umum PAN itu berharap agar para pelaku pertambangan nikel di Indonesia segera berbenah diri dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara sungguh-sungguh.

Pasalnya, kata Eddy lagi, hal ini menyangkut kelangsungan usaha mereka masing-masing, agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.

“Permasalahan tambang dan smelter nikel Indonesia yang sarat dengan pemberitaan negatif seperti kecelakaan kerja, deforestasi dan pembuangan limbah ke laut," katanya.

"Hal ini harus segera dijawab dengan aksi nyata dengan melaksanakan ESG secara konsekuen, transparan dan siap di audit jika perlu," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya