Berita

Wakil Ketua MPR Dr. Eddy Soeparno/Ist

Politik

ESG Forum 2025, Eddy Soeparno Bicara Urgensi Transformasi Industri Nikel Berkelanjutan

SELASA, 03 JUNI 2025 | 15:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Environmental, Social and Governance (ESG) semula hanya menjadi upaya bagi pelaku usaha untuk lebih peduli pada isu-isu berkelanjutan. Namun kini, merupakan salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Dr. Eddy Soeparno saat menyampaikan keynote speech dalam acara Environmental, Social and Governance (ESG) Mining Forum 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam forum internasional tahunan tersebut, Eddy menyampaikan, sejumlah lembaga perbankan dan keuangan pun telah mensyaratkan tata kelola ESG yang baik sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha di bidang pertambangan


"Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah proaktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi license to operate," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa 3 Juni 2025.

Bahkan, kata Eddy, negara-negara yang membeli produk turunan nikel dari Indonesia menghendaki urut-urutan proses produksi untuk memastikan bahwa proses ESG dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

"Artinya, untuk negara-tujuan ekspor nikel Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika, ESG merupakan market access credentials. Tanpa adanya penjelasan tentang tata kelola ESG yang transparan, niscaya produk turunan nikel kita akan ditolak," tuturnya.

Wakil Ketua Umum PAN itu berharap agar para pelaku pertambangan nikel di Indonesia segera berbenah diri dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara sungguh-sungguh.

Pasalnya, kata Eddy lagi, hal ini menyangkut kelangsungan usaha mereka masing-masing, agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.

“Permasalahan tambang dan smelter nikel Indonesia yang sarat dengan pemberitaan negatif seperti kecelakaan kerja, deforestasi dan pembuangan limbah ke laut," katanya.

"Hal ini harus segera dijawab dengan aksi nyata dengan melaksanakan ESG secara konsekuen, transparan dan siap di audit jika perlu," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya