Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti/Repro

Politik

Parpol Enggan Dana dari Pemerintah Ditambah karena Khawatir Tanggung Jawab Lebih Tinggi

SELASA, 03 JUNI 2025 | 01:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan menaikkan dana partai politik dari pemerintah menjadi 10 kali lipat mendapat dukungan dari pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

Menurut Bivitri, dana parpol yang tinggi akan membuat partai bertanggung jawab kepada pemerintah dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

“Saya salah satu yang setuju, karena ada imbal baliknya. Kalau ada dana bantuan dari pemerintah pasti dia (parpol)juga harus akuntabel, dia harus mempertanggungjawabkan dana yang digunakan,” kata Bivitri alam acara Forum Insan Cita, dengan tema "Plus Minus Partai Politik Berbisnis",  yang digelar secara virtual, Senin malam, 2 Juni 2025.


Ia menambahkan, partai politik yang ogah menaikkan dana partai dari pemerintah, lantaran khawatir akan semakin tinggi tanggung jawab yang akan diberikan pemerintah. 

“Itu saja mereka enggak mau naikkan karena akuntabilitasnya akan semakin tinggi. Jadi bayangkan, dengan tidak ada enforcement seperti itu kemudian (parpol) boleh lagi berbisnis,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya