Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti/Repro

Politik

Parpol Enggan Dana dari Pemerintah Ditambah karena Khawatir Tanggung Jawab Lebih Tinggi

SELASA, 03 JUNI 2025 | 01:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan menaikkan dana partai politik dari pemerintah menjadi 10 kali lipat mendapat dukungan dari pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

Menurut Bivitri, dana parpol yang tinggi akan membuat partai bertanggung jawab kepada pemerintah dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

“Saya salah satu yang setuju, karena ada imbal baliknya. Kalau ada dana bantuan dari pemerintah pasti dia (parpol)juga harus akuntabel, dia harus mempertanggungjawabkan dana yang digunakan,” kata Bivitri alam acara Forum Insan Cita, dengan tema "Plus Minus Partai Politik Berbisnis",  yang digelar secara virtual, Senin malam, 2 Juni 2025.


Ia menambahkan, partai politik yang ogah menaikkan dana partai dari pemerintah, lantaran khawatir akan semakin tinggi tanggung jawab yang akan diberikan pemerintah. 

“Itu saja mereka enggak mau naikkan karena akuntabilitasnya akan semakin tinggi. Jadi bayangkan, dengan tidak ada enforcement seperti itu kemudian (parpol) boleh lagi berbisnis,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya