Berita

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih/Ist

Politik

Budi Arie Setiadi:

Kopdes Merah Putih Perwujudan Pancasila

SENIN, 02 JUNI 2025 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat serius untuk memastikan kehidupan rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera dan kebutuhan dasar setiap warga dapat terpenuhi dengan baik. 

Salah satu ikhtiar yang tengah dilakukan adalah melalui percepatan pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Kopdes Merah Putih menjadi alat perjuangan bagi pemerintah untuk melawan pihak-pihak yang merenggut kesejahteraan masyarakat terutama di desa seperti tengkulak, rentenir dan pinjaman online.  


"Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama sehingga UMKM, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa," kata Budi Arie dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin 2 Juni 2025.

Melalui Kopdes Merah Putih, kata Budi Arie, hasil-hasil pembangunan dan kemajuan ekonomi di desa akan didistribusikan secara adil dan merata sehingga tidak lagi tersentralisasi pada segelintir elite sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Budi Arie.

Menkop mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum Hari Lahir Pancasila ini sebagai pengingat bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh meninggalkan desa. 

Kopdes Merah Putih membuktikan bahwa dengan semangat gotong royong dan pengelolaan yang profesional, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan, bukan sekadar objek pembangunan.

"Peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan," kata Menkop.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya