Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu/Ist

Nusantara

LP2AD:

Pramono Anung Diminta Tegas soal Nasib RDF Rorotan

SELASA, 27 MEI 2025 | 20:47 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung harus bersikap tegas terkait nasib pengolahan sampah menjadi bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.

"Pilihan Pramono Anung cuma dua, batalkan atau lanjutkan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu melalui keterangan tertulisnya, Selasa 27 Mei 2025.

Menurut Victor, mulai dari sekarang Pramono Anung harus memulai sosialisasi, apakah akan membatalkan atau melanjutkan proyek senilai Rp1,28 triliun tersebut.


"Kalau dilanjutkan, maka harus diperhatikan lingkungan di sana bisa terjaga dengan sehat," kata Victor.

Victor berpandangan, RDF Rorotan sebenarnya menjadi bagian penting dari upaya modernisasi pengelolaan sampah di Jakarta. 

Menurutnya, bila dioperasikan dengan standar teknologi yang benar dan pengawasan ketat, RDF Rorotan bisa menjadi solusi pengurangan volume sampah secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang.

Namun sayangnya, saat dilakukan uji coba pengoperasian, sejumlah warga mengaku terganggu. Warga meminta agar RDF Rorotan dipindahkan jauh dari permukiman mereka. Pasalnya, keberadaan RDF tersebut sempat menimbulkan bau dan polusi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan RDF Rorotan masih belum bisa beroperasi kembali karena masih dalam persiapan komisioning.

“Jadi RDF Rorotan itu kan memang kemarin ada masalah. Sekarang ini memang persiapan untuk komisioning kembali,” kata Pramono.




Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya