Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu/Ist

Nusantara

LP2AD:

Pramono Anung Diminta Tegas soal Nasib RDF Rorotan

SELASA, 27 MEI 2025 | 20:47 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung harus bersikap tegas terkait nasib pengolahan sampah menjadi bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.

"Pilihan Pramono Anung cuma dua, batalkan atau lanjutkan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu melalui keterangan tertulisnya, Selasa 27 Mei 2025.

Menurut Victor, mulai dari sekarang Pramono Anung harus memulai sosialisasi, apakah akan membatalkan atau melanjutkan proyek senilai Rp1,28 triliun tersebut.


"Kalau dilanjutkan, maka harus diperhatikan lingkungan di sana bisa terjaga dengan sehat," kata Victor.

Victor berpandangan, RDF Rorotan sebenarnya menjadi bagian penting dari upaya modernisasi pengelolaan sampah di Jakarta. 

Menurutnya, bila dioperasikan dengan standar teknologi yang benar dan pengawasan ketat, RDF Rorotan bisa menjadi solusi pengurangan volume sampah secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang.

Namun sayangnya, saat dilakukan uji coba pengoperasian, sejumlah warga mengaku terganggu. Warga meminta agar RDF Rorotan dipindahkan jauh dari permukiman mereka. Pasalnya, keberadaan RDF tersebut sempat menimbulkan bau dan polusi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan RDF Rorotan masih belum bisa beroperasi kembali karena masih dalam persiapan komisioning.

“Jadi RDF Rorotan itu kan memang kemarin ada masalah. Sekarang ini memang persiapan untuk komisioning kembali,” kata Pramono.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya