Berita

Perusahaan Gas Negara (PGN)/Net

Hukum

Aset Rp94 Miliar Disita dari Kasus Dugaan Korupsi Jual Beli Gas

SELASA, 27 MEI 2025 | 09:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Aset senilai Rp94 miliar disita tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi terkait jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017-2021.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sejak April-Mei 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan aset berupa uang dan tanah.

"Penyitaan uang 1.523.284 doar AS atau setara lebih dari Rp24 miliar, dan penyitaan tujuh bidang tanah di wilayah Bogor dan sekitarnya dengan luas 31.772 meter persegi dengan nilai taksiran sekitar Rp70 miliar," kata Budi kepada wartawan, Selasa 27 Mei 2025.


Pada Jumat 11 April 2025, KPK resmi mengumumkan dan menahan dua tersangka, yakni Iswan Ibrahim (ISW) selaku Komisaris PT IAE periode 2006-2023, dan Danny Praditya (DP) selaku Direktur Komersial PGN periode 2016-2019.

Dalam perkaranya, pada 5 September 2023, Danny memerintahkan Adi Munandir selaku Head of Marketing PGN untuk melakukan pertemuan dengan pihak Isargas Grup di kantor PGN guna membahas kerja sama pengelolaan dan jual beli gas.

Dalam pembahasan tersebut, Sofyan selaku perwakilan dari Isargas Grup menyampaikan arahan dari tersangka Iswan untuk meminta uang muka atau advance payment sebesar 15 juta dolar AS terkait dengan rencana pembelian gas PT IAE oleh PGN. 

Uang muka tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban atau utang Isargas kepada pihak lain. Hal itu kemudian dilaporkan Adi kepada Danny.

Pada 2 November 2017, perwakilan PGN, perwakilan PT IAE, dan perusahaan-perusahaan lain di bawah Isargas Grup menandatangani beberapa dokumen terkait kerja sama di antara mereka.

Pada 7 November 2017, Sofyan selaku Direktur PT IAE mengirimkan invoice tagihan 16 juta dolar AS kepada PGN untuk pembayaran dimuka atas transaksi jual beli gas. Pada 9 November 2017, tagihan itu dibayar PGN sebesar 15 juta dolar AS. Angka tersebut menjadi nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Uang tersebut seluruhnya digunakan PT IAE untuk membayar kewajiban atau utang PT IAE dan/atau Isargas Grup kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan kegiatan jual beli gas dengan PGN.

Pihak-pihak dimaksud, yakni PT Pertagas Niaga sebesar 8 juta dolar AS yang merupakan utang PT JGI dan PT SCI kepada PT Pertagas Niaga, PT Bank BNI sebesar 2 juta dolar AS yang merupakan utang PT SCI kepada Bank BNI, dan PT Isar Aryaguna sebesar 5 juta dolar AS yang merupakan utang PT Isargas.

Pada April-Juli 2018, PT Bahana Sekuritas dan PT Umbra selaku konsultan yang dipakai PGN melakukan due diligence atas rencana akuisisi Isargas Grup oleh PGN. Hasil due diligence menyatakan bahwa Isargas Grup tidak layak diakuisisi PGN.




Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya