Berita

Ilustrasi/Westpac

Bisnis

Alasan Efisiensi, Westpac Bank akan PHK Massal

RABU, 21 MEI 2025 | 13:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank asal Australia, Westpac Banking Corp., berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.500 karyawan. 

Menurut laporan Australian Financial Review, langkah ini diambil untuk mengejar target efisiensi biaya yang cukup ambisius. Ini akan menjadi gelombang PHK terbesar yang dilakukan bank tersebut dalam sepuluh tahun terakhir.

Dikutip dari Blomberg, PHK ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran melalui program transformasi bisnis yang disebut "Unite", yang bertujuan menyederhanakan proses kerja dan sistem teknologi di dalam perusahaan.


Rencana ini dimulai setelah Anthony Miller ditunjuk sebagai CEO baru pada Desember lalu. Sejak itu, ia telah banyak mengganti tim manajemen puncak, termasuk merekrut Nathan Goonan dari pesaingnya, National Australia Bank, untuk menjadi kepala keuangan (CFO) yang baru.

Menurut laporan, Miller telah meminta setiap manajer untuk mulai memikirkan cara mengurangi jumlah staf sekitar 5 persen di sebagian besar tim dalam beberapa bulan ke depan. Namun, jumlah akhir karyawan yang akan terdampak masih belum diputuskan.

Pihak Westpac mengatakan bahwa mereka masih akan terus merekrut karyawan untuk posisi yang langsung berhubungan dengan nasabah. Namun, program lain kemungkinan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja.

"Ini berarti, dari waktu ke waktu, kami harus melakukan perubahan yang bisa memengaruhi peran dan tanggung jawab sejumlah staf, seiring dengan upaya kami mengelola biaya dan investasi secara aktif," ujar juru bicara Westpac yang berbasis di Sydney.

Berdasarkan data terakhir, jika 5 persen dari total karyawan penuh waktu dikurangi, maka sekitar 1.700 orang akan kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan sekitar 900 posisi yang sudah dihapus pada tahun keuangan sebelumnya.

Sejak laporan keuangan terbaru dirilis awal bulan ini, saham Westpac tercatat telah turun lebih dari 5,8 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan kebijakan bank yang mendorong pinjaman bisnis ber-margin rendah, yang berimbas pada pendapatan.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya