Ketua DPD Tidak Masalah Parpol Peroleh Dana Besar APBN

Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik (Parpol) mendapat dana besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) direspons Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. 

Sultan mengaku enggan berspekulasi tentang kebijakan KPK tersebut karena masih sebatas rekomendasi. 

“Kami tunggu saja dulu pendapat yang lebih detail,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025. 

Namun demikian, Sultan menegaskan bahwa pihaknya mendukung keputusan terbaik jika peningkatan dana parpol tersebut untuk mencegah praktik korupsi. 

“Intinya secara umum kita mendukung upaya yang terbaik agar ke depan demokrasi kita makin baik,” tuturnya. 

Sebab, lanjut dia, DPD ingin demokrasi di Tanah Air menjadi efisien dan efektif tapi tidak terhambat oleh tingginya ongkos politik. 

“Karena tagline kami kan demokrasi kita makin efisien, makin efektif makin produktif sehingga ke depan biaya politik kita tidak tinggi,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan parpol diberikan dana besar dari APBN. 

Menurutnya, usul itu bertujuan agar tidak ada lagi korupsi yang menyangkut parpol atau proses politik.

“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik," kata Fitroh dalam webinar yang ditayangkan di kanal YouTube KPK, Kamis, 15 Mei 2025.