Berita

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu/Ist

Politik

Kevin Wu Minta Aparat Bertindak ke Ormas yang Rutin Pungut Uang PKL

JUMAT, 16 MEI 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Keberanian para pedagang kaki lima (PKL) dalam bersuara terhadap pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) harus diapresiasi.

Dengan begitu, para PKL mampu mempertahankan pendapatannya demi keluarga, bukan sebaliknya untuk membayar preman saja.

Kira-kira itu pandangan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menanggapi fenomena pungli dan premanisme yang ramai diperbincangkan saat ini.


“Saya memberi apresiasi kepada masyarakat yang berani speak-up ya. Dalam hal ini, adalah para pedagang kaki lima yang kalau mereka sampai berani speak-up ini kan sudah satu kondisi yang mungkin di titik akhir batas kesabaran mereka,” kata Kevin dalam keterangan resminya, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Lanjut Kevin, suara para PKL atau korban harus dibarengi dengan tindakan tegas para aparat keamanan, dalam hal ini TNI atau Polri, beserta Satpol PP untuk mengayomi dan melindungi kelompok masyarakat yang terdampak oleh pungli.

“Nah, ini harusnya jadi momentum bagi para aparat, khususnya dalam hal ini aparat keamanan untuk ketika kelompok masyarakat sudah berani bersuara jangan dibiarkan mereka ini melawan sendirian, melawan kesemena-menaan, dan melawan ketidakadilan,” tegas Kevin.

“Oleh karena itu di Komisi A kami meminta para aparat keamanan, khususnya dari TNI/Polri kemudian dari Satpol PP harusnya sudah menjemput apa yang sudah mereka lakukan ini. Harus ada tindakan tegas, hukum perlu ditegakkan,” sambungnya.

Selain itu, Kevin juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kondisi para pedagang. Seperti pihak Pasar Jaya yang mengelola tempat-tempat para pedagang berjualan.

Terakhir, Kevin juga akan turun ke lapangan untuk mendengar langsung permasalahan dari masyarakat.

“Kami sebagai anggota dewan akan sidak. Kami akan turun ke lapangan, kita akan dengar langsung permasalahan seutuhnya seperti apa. Kami bukan hanya ke satu titik, mungkin kami akan random ke beberapa titik,” ujarnya.

Adapun tujuan isu ini penting untuk ditanggapi karena menyangkut kondisi dan kesejahteraan para pedagang.

“Bagaimana tulang punggung mereka yang selama ini mencari usaha secara halal, secara baik itu harus dibebani dengan biaya-biaya tambahan berupa pungli, berupa biaya-biaya tambahan seperti ini. Kita mesti memiliki kepekaan dalam hal sosial maupun ekonomi, terlebih dalam situasi seperti ini. Jadi, tentu kami akan mendorong itu semua,” demikian Kevin.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Setahun BPI Danantara Berdiri Justru Tambah Masalah

Rabu, 04 Maret 2026 | 00:07

Jangan Giring Struktural Polri ke Ranah Politik Praktis

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:53

2 Kapal Tanker Pertamina dan Awaknya di Selat Hormuz Dipastikan Aman

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:35

KPK Amankan BBE dan Mobil dari OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:30

Mutasi AKBP Didik ke Yanma untuk Administrasi Pemecatan

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:09

SiCepat Ekspansi ke Segmen B2B, Retail, hingga Internasional

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:07

GoTo Naikkan BHR Ojol, Cair Mulai Besok!

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:01

Senator Dayat El: Pembangunan Indonesia Tak Boleh Tinggalkan Desa

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:46

Kenapa Harus Ayatollah Khamenei?

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:38

Naik Bus Pariwisata, 11 Orang Terjaring OTT Pekalongan Tiba di KPK

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:13

Selengkapnya