Berita

Ilustrasi/Ist

Publika

Tambang Emas Tembakau Madura Minus Keadilan Sosial

KAMIS, 15 MEI 2025 | 07:05 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

MADURA. Sebuah pulau tanpa gunung emas, tembaga, atau nikel seperti Papua. Tapi jangan salah, pulau ini punya tambang emas yang lebih harum --tembakau.

Namun seperti banyak kisah sukses di negeri ini, yang menikmati kekayaan itu bukanlah mereka yang memeras keringat menanamnya. Di balik harum tembakau Madura, terselip kisah getir tentang ketimpangan dan keadilan yang tak kunjung tiba.

Farid Ma’ruf, pengkaji Lemhannas RI, dalam artikelnya di Harian Disway menyebut bahwa meski tak punya tambang emas, Madura menyimpan ladang-ladang Campalok --tembakau unggulan yang bisa menembus harga Rp 5 juta per kilogram.


Tembakau tumbuh subur di tanah Sumenep dan Pamekasan. Bahkan Madura menjadi lumbung tembakau nasional. Ironisnya, meski menyumbang porsi besar dari pendapatan cukai tembakau negara, para petaninya justru tercecer di pinggiran.

Madura ibarat negeri dalam dongeng, bukan karena glamor, tapi karena absurd. Petani tembakau meneteskan peluh di tanah tandus demi hasil panen yang tak selalu setimpal. Dan tiap musim panen, harga kerap terjun bebas. Para tengkulak seolah menjadi tuan pasar, sementara petani cuma bisa pasrah.

Setiap tahun, Madura menyumbang miliaran rupiah lewat cukai hasil tembakau. Tapi mari kita tanya: ke mana larinya dana bagi hasil cukai itu (DBHCHT)? Jawabannya sering kali membuat kepala pening. Dana lebih banyak digunakan untuk pengawasan rokok ilegal dan program kesehatan, sementara petani hanya kebagian remah-remahnya.

Pabrik-pabrik raksasa seperti Gudang Garam dan Sampoerna terus menikmati untung besar. Petani tembakau? Mereka tetap bergelut dengan nasib dan musim.

Tapi jangan salah. Bagi petani Madura, tembakau bukan sekadar komoditas. Ia adalah pusaka budaya. Seperti ditulis Farid Ma’ruf, tembakau adalah “aroma peluh nenek moyang dengan kadar nikotin yang kuat.” Ia bukan hanya tanaman, tapi identitas, cuaca, dan musim.

Kini muncul harapan baru: koperasi petani berbasis desa. Mungkinkah ini jalan keluar? Mungkinkah pula muncul Koperasi Merah Putih, yang memutus dominasi tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani?

Tapi lagi-lagi, semua ini hanya akan jadi wacana jika pemerintah tak berpihak. Jika kebijakan tetap disusun untuk kenyamanan para pemilik modal, bukan kesejahteraan petani kecil, koperasi pun bisa jadi hanya mimpi di siang bolong.

Ironisnya, negara bisa dengan bangga memamerkan triliunan pendapatan cukai, sementara petani yang menyumbang pendapatan itu justru hidup dalam ketidakpastian.

Farid menulis tegas: “Keadilan fiskal bukan hanya soal bagi-bagi dana, tapi memastikan bahwa semua yang menghidupi negeri ini --termasuk petani tembakau Madura --tidak ditinggalkan di barisan belakang.”

Karena itu, pemerintah semestinya menjadikan DBHCHT bukan sekadar alat kontrol, tapi sarana pemberdayaan. Misalnya, mengalokasikan sebagian dananya untuk riset dampak kesehatan dan ekonomi dari konsumsi tembakau.

Ini bukan hanya soal menjaga kesehatan masyarakat, tapi juga membuka ruang inovasi dan kesejahteraan bagi petani. Contohnya bisa dilihat dari inisiatif “Rumah Sehat” di Malang, hasil kajian seorang profesor Universitas Brawijaya, yang mengembangkan filter rokok yang konon bisa mengurangi dampak buruk merokok.

Meski masih perlu verifikasi ilmiah, ini menunjukkan potensi besar inovasi lokal.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, pernah menulis soal ini, menyoroti pentingnya dukungan terhadap riset yang memberi alternatif bagi perokok dan membuka peluang baru bagi petani.

Maka, mendukung riset semacam ini seharusnya jadi prioritas. Ini tak hanya menurunkan risiko kesehatan, tapi juga memberi petani jalan menjadi bagian dari solusi, bukan hanya bagian dari masalah.

Tembakau Madura mungkin bukan emas dalam pengertian biasa, tapi bagi petani, itu adalah sumber hidup.

Dan sudah saatnya mereka turut menikmati hasil jerih payahnya. Jika negara mengantongi triliunan dari tembakau, maka negara pun wajib menjamin kesejahteraan para petani yang menanamnya.

Maka, saat kita bicara tentang tambang emas Madura, marilah jangan hanya terpaku pada hasil panen, tapi pada siapa yang menanamnya. Sebab di balik sehelai daun tembakau Madura, tersembunyi harapan, sejarah, dan keadilan yang masih harus diperjuangkan.

*Penulis adalah Wartawan Senior

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya