Berita

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr Iqbal Mochtar (tangkapan layar/RMOL)

Politik

IDI Minta Menkes Dicopot Gegara Bikin Kolegium Tandingan

SELASA, 13 MEI 2025 | 19:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemindahtugasan secara mendadak Dr Piprim Basarah Yanuarso SpA(K), staf pengajar senior di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, Jakarta, yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RS Fatmawati, sarat muatan politik. 

Bagaimana tidak, selain mutasi tersebut tidak disertai alasan yang kuat dan jelas, Dr Piprim sangat vokal mengkritisi kebijakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS). Terutama terkait kolegium yang sudah dibentuk puluhan tahun silam. 

Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan serta standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Kolegium juga merupakan alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia. 


Demikian diungkapkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr Iqbal Mochtar dalam podcast Abraham Samad SpeakUp bertajuk “Rahasia Masalah di Dunia Kedokteran, Dr. Iqbal: Copot Menteri Kesehatan!” dikutip Selasa malam, 13 Mei 2025. 

“Jadi BGS (Budi Gunadi Sadikin) ini dia membentuk kolegium tandingan. Jadi setelah puluhan tahun ada kolegium ini tiba-tiba dia membentuk kolegium versi Kementerian Kesehatan,” ungkap Iqbal. 

Iqbal menerangkan bahwa orang-orang Kolegium versi Kemenkes tersebut dipilih secara online voting. Bukan berdasarkan standarisasi dunia kesehatan sebagaimana mestinya. 

“Itu dia pilih secara voting. Jadi online voting, dia (BGS) sebarkan nama-nama ini siapa yang ini ayo pilih, itu yang dipilih dari situ, siapa yang terbanyak. Makanya kita sebut sebagai Kolegium Idol,” tuturnya. 

Atas kondisi itu, kata Iqbal, mayoritas organisasi profesi kedokteran berteriak lantang menyuarakan penolakan kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin tersebut. 

“Nah karena kondisi seperti ini banyak organisasi profesi berteriak. Dan salah satu yang paling keras teriakannya itu adalah dokter anak (IDAI),” jelasnya. 

Lebih lanjut, Iqbal menyebut bahwa sebelum Dr Piprim dimutasi, Sekjen IDIA Dr Hikari dipindahtugaskan lebih dulu karena juga getol mengkritisi kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

“Terus ada lagi satu orang dokter anak nanya, Dr Rizky dia memberikan testimoni bahwa Dr Piprim ini sangat dibutuhkan di RSCM, dua hari setelah memberikan testimoni dia dipecat dari RS Adam Malik,” ungkapnya lagi. 

Atas dasar itu, Iqbal menilai pemindahtugasan Dr Piprim dari RSCM ke RS Fatmawati sangat tendensius dan tidak bisa dianggap sebuah mutasi yang biasa. 

“Dulu juga Prof Zainal Muttaqin ahli bedah saraf epilepsi di UNDIP, itu kan jarang sekali ahli bedah saraf. Waktu itu dia (Prof Zainal) waktu itu kan dia getol menyuarakan pendapatnya yang berbeda dengan UU Kesehatan diberhentikan. Jadi kan jelas banget kan?” ungkapnya. 

“Jadi kalau ada orang yang menganggap ini sesuatu hal yang sifatnya normatif, menurut saya ini tidak normatif, ini ada intrik politik di belakangnya yang dimainkan untuk membungkam orang-orang tertentu yang berbeda pendapat,” demikian Iqbal.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya