Berita

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr Iqbal Mochtar (tangkapan layar/RMOL)

Politik

IDI Minta Menkes Dicopot Gegara Bikin Kolegium Tandingan

SELASA, 13 MEI 2025 | 19:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemindahtugasan secara mendadak Dr Piprim Basarah Yanuarso SpA(K), staf pengajar senior di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, Jakarta, yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RS Fatmawati, sarat muatan politik. 

Bagaimana tidak, selain mutasi tersebut tidak disertai alasan yang kuat dan jelas, Dr Piprim sangat vokal mengkritisi kebijakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS). Terutama terkait kolegium yang sudah dibentuk puluhan tahun silam. 

Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan serta standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Kolegium juga merupakan alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia. 


Demikian diungkapkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr Iqbal Mochtar dalam podcast Abraham Samad SpeakUp bertajuk “Rahasia Masalah di Dunia Kedokteran, Dr. Iqbal: Copot Menteri Kesehatan!” dikutip Selasa malam, 13 Mei 2025. 

“Jadi BGS (Budi Gunadi Sadikin) ini dia membentuk kolegium tandingan. Jadi setelah puluhan tahun ada kolegium ini tiba-tiba dia membentuk kolegium versi Kementerian Kesehatan,” ungkap Iqbal. 

Iqbal menerangkan bahwa orang-orang Kolegium versi Kemenkes tersebut dipilih secara online voting. Bukan berdasarkan standarisasi dunia kesehatan sebagaimana mestinya. 

“Itu dia pilih secara voting. Jadi online voting, dia (BGS) sebarkan nama-nama ini siapa yang ini ayo pilih, itu yang dipilih dari situ, siapa yang terbanyak. Makanya kita sebut sebagai Kolegium Idol,” tuturnya. 

Atas kondisi itu, kata Iqbal, mayoritas organisasi profesi kedokteran berteriak lantang menyuarakan penolakan kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin tersebut. 

“Nah karena kondisi seperti ini banyak organisasi profesi berteriak. Dan salah satu yang paling keras teriakannya itu adalah dokter anak (IDAI),” jelasnya. 

Lebih lanjut, Iqbal menyebut bahwa sebelum Dr Piprim dimutasi, Sekjen IDIA Dr Hikari dipindahtugaskan lebih dulu karena juga getol mengkritisi kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

“Terus ada lagi satu orang dokter anak nanya, Dr Rizky dia memberikan testimoni bahwa Dr Piprim ini sangat dibutuhkan di RSCM, dua hari setelah memberikan testimoni dia dipecat dari RS Adam Malik,” ungkapnya lagi. 

Atas dasar itu, Iqbal menilai pemindahtugasan Dr Piprim dari RSCM ke RS Fatmawati sangat tendensius dan tidak bisa dianggap sebuah mutasi yang biasa. 

“Dulu juga Prof Zainal Muttaqin ahli bedah saraf epilepsi di UNDIP, itu kan jarang sekali ahli bedah saraf. Waktu itu dia (Prof Zainal) waktu itu kan dia getol menyuarakan pendapatnya yang berbeda dengan UU Kesehatan diberhentikan. Jadi kan jelas banget kan?” ungkapnya. 

“Jadi kalau ada orang yang menganggap ini sesuatu hal yang sifatnya normatif, menurut saya ini tidak normatif, ini ada intrik politik di belakangnya yang dimainkan untuk membungkam orang-orang tertentu yang berbeda pendapat,” demikian Iqbal.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya