Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto/RMOL

Politik

Hari Purwanto:

Jangan Curigai Kerja Sama Pengamanan TNI-Kejagung!

SELASA, 13 MEI 2025 | 13:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik diminta untuk tidak sensitif mencurigai kerja sama dan sinergitas yang dilakukan antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait pengamanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia. 

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, jika memang ada kebutuhan, bisa saja sinergisitas dilakukan antara Kejaksaan dan TNI dalam hal-hal yang memang menjadi kebutuhan.

"Peran Kamtibmas tidak serta merta dimiliki oleh APH (Apara Penegak Hukum) tertentu saja. Kalau ada kebutuhan dan kesepahaman antara Kejaksaan dan TNI yang dilakukan melaksanakan pertemuan antar pimpinan bisa saja itu bentuk kerjasama sesama APH," kata Hari kepada RMOL, Selasa 13 Mei 2025.


Karena, kata Hari, memperkuat APH satu sama lain juga termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..".

"Jangan ada pihak-pihak yang sensitif atau mencurigai karena bentuk kerja sama masih dalam bingkai NKRI. Bentuk saling mendukung antara Kejaksaan dan TNI tentunya ada poin-poin tertulis dan sepengetahuan presiden. Sehingga konsolidasi dan kesolidan makin terukur serta terarah menopang visi dan misi pemerintahan saat ini," pungkas Hari.

Diketahui, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya