Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Berkat Trump, 49 Warga Kulit Putih Afrika Selatan Pindah ke AS

SENIN, 12 MEI 2025 | 18:33 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 49 warga kulit putih Afrika Selatan yang dikenal sebagai Afrikaner meninggalkan tanah air mereka menuju Amerika Serikat menggunakan penerbangan swasta pada Minggu waktu setempat, 11 Mei 2025. 

Keberangkatan para Afrikaner itu menandai gelombang pertama relokasi berdasarkan perintah eksekutif kontroversial dari Presiden AS Donald Trump.

Kelompok ini, terdiri dari keluarga dan anak-anak, dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Dulles di luar Washington D.C. pada Senin pagi waktu setempat, 12 Mei 2025. 


Keberangkatan mereka diawasi ketat oleh pejabat bandara dan kepolisian di Bandara Internasional OR Tambo, Johannesburg.

Menurut Collen Mbisi, juru bicara Kementerian Transportasi Afrika Selatan, warga tersebut telah melewati proses pemeriksaan keamanan untuk memastikan tidak ada catatan pidana sebelum diizinkan meninggalkan negara itu. 

“Mereka telah mengikuti proses hukum dan tidak dicegah untuk pergi,” kata Mbisi, seperti dimuat Associated Press. 

Keputusan relokasi ini berasal dari perintah eksekutif Presiden Trump pada 7 Februari yang menuduh pemerintah Afrika Selatan melakukan diskriminasi rasial terhadap komunitas Afrikaner. 

Dalam perintah itu, pemerintah Afrika Selatan dituduh menjalankan "kebijakan rasis dan anti-kulit putih" melalui undang-undang tindakan afirmatif serta kebijakan perampasan tanah tanpa kompensasi.

“Ini adalah penganiayaan berdasarkan karakteristik yang dilindungi, dalam hal ini, ras. Ini adalah penganiayaan berdasarkan ras,” ujar Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, dalam konferensi pers Jumat lalu. 

Ia menegaskan bahwa kondisi warga Afrikaner di Afrika Selatan sesuai dengan definisi textbook tentang mengapa program pengungsi dibuat.

Namun, pemerintah Afrika Selatan membantah keras tuduhan ini. Dalam pernyataan resminya, disebutkan bahwa klaim diskriminasi terhadap warga Afrikaner adalah sama sekali tidak benar.

Pemerintah juga menyatakan tidak ada tanah yang dirampas secara paksa dan bahwa undang-undang yang dimaksud belum diterapkan.

“Warga Afrikaner adalah salah satu kelompok paling beruntung secara ekonomi di Afrika Selatan. Mereka tidak sedang dianiaya dan tetap menjadi bagian penting dari struktur sosial dan ekonomi negara," ungkap pejabat Afrika Selatan. 

Pemerintah Afrika Selatan juga menyatakan kebingungannya terhadap keputusan AS memprioritaskan warga kulit putih dari negara yang relatif stabil, dibandingkan pengungsi dari kawasan konflik seperti Timur Tengah dan Afrika sub-Sahara. 

Organisasi pengungsi internasional turut mempertanyakan keputusan ini, mengingat proses permohonan pengungsi dari zona perang sering kali memakan waktu bertahun-tahun.

Penerbangan yang membawa kelompok Afrikaner itu dioperasikan oleh perusahaan sewaan pesawat asal Oklahoma, Omni Air International, dengan rute transit melalui Dakar, Senegal. Mereka akan disambut oleh pejabat Departemen Luar Negeri dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) di Dulles. 

HHS akan memfasilitasi pemukiman kembali mereka dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti perumahan, furnitur, pakaian, makanan, hingga perlengkapan anak-anak.

Dalam dokumen internal HHS yang diperoleh oleh Associated Press, relokasi warga Afrikaner disebut sebagai prioritas yang dinyatakan oleh Pemerintah.

Saat ini, ada sekitar 2,7 juta Afrikaner dari populasi Afrika Selatan yang mencapai 62 juta jiwa. Mereka merupakan keturunan pemukim Belanda dan Prancis yang telah lama menjadi bagian dari sejarah negara itu. 

Bahasa mereka diakui sebagai bahasa resmi, dan budaya mereka masih terlihat kuat di berbagai kota dan desa.

Meskipun demikian, relokasi ini disebut sebagai bagian dari upaya berskala lebih besar, menurut Gedung Putih, yang menyatakan bahwa penerbangan berikutnya tengah dipersiapkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya