Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Berkat Trump, 49 Warga Kulit Putih Afrika Selatan Pindah ke AS

SENIN, 12 MEI 2025 | 18:33 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 49 warga kulit putih Afrika Selatan yang dikenal sebagai Afrikaner meninggalkan tanah air mereka menuju Amerika Serikat menggunakan penerbangan swasta pada Minggu waktu setempat, 11 Mei 2025. 

Keberangkatan para Afrikaner itu menandai gelombang pertama relokasi berdasarkan perintah eksekutif kontroversial dari Presiden AS Donald Trump.

Kelompok ini, terdiri dari keluarga dan anak-anak, dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Dulles di luar Washington D.C. pada Senin pagi waktu setempat, 12 Mei 2025. 


Keberangkatan mereka diawasi ketat oleh pejabat bandara dan kepolisian di Bandara Internasional OR Tambo, Johannesburg.

Menurut Collen Mbisi, juru bicara Kementerian Transportasi Afrika Selatan, warga tersebut telah melewati proses pemeriksaan keamanan untuk memastikan tidak ada catatan pidana sebelum diizinkan meninggalkan negara itu. 

“Mereka telah mengikuti proses hukum dan tidak dicegah untuk pergi,” kata Mbisi, seperti dimuat Associated Press. 

Keputusan relokasi ini berasal dari perintah eksekutif Presiden Trump pada 7 Februari yang menuduh pemerintah Afrika Selatan melakukan diskriminasi rasial terhadap komunitas Afrikaner. 

Dalam perintah itu, pemerintah Afrika Selatan dituduh menjalankan "kebijakan rasis dan anti-kulit putih" melalui undang-undang tindakan afirmatif serta kebijakan perampasan tanah tanpa kompensasi.

“Ini adalah penganiayaan berdasarkan karakteristik yang dilindungi, dalam hal ini, ras. Ini adalah penganiayaan berdasarkan ras,” ujar Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, dalam konferensi pers Jumat lalu. 

Ia menegaskan bahwa kondisi warga Afrikaner di Afrika Selatan sesuai dengan definisi textbook tentang mengapa program pengungsi dibuat.

Namun, pemerintah Afrika Selatan membantah keras tuduhan ini. Dalam pernyataan resminya, disebutkan bahwa klaim diskriminasi terhadap warga Afrikaner adalah sama sekali tidak benar.

Pemerintah juga menyatakan tidak ada tanah yang dirampas secara paksa dan bahwa undang-undang yang dimaksud belum diterapkan.

“Warga Afrikaner adalah salah satu kelompok paling beruntung secara ekonomi di Afrika Selatan. Mereka tidak sedang dianiaya dan tetap menjadi bagian penting dari struktur sosial dan ekonomi negara," ungkap pejabat Afrika Selatan. 

Pemerintah Afrika Selatan juga menyatakan kebingungannya terhadap keputusan AS memprioritaskan warga kulit putih dari negara yang relatif stabil, dibandingkan pengungsi dari kawasan konflik seperti Timur Tengah dan Afrika sub-Sahara. 

Organisasi pengungsi internasional turut mempertanyakan keputusan ini, mengingat proses permohonan pengungsi dari zona perang sering kali memakan waktu bertahun-tahun.

Penerbangan yang membawa kelompok Afrikaner itu dioperasikan oleh perusahaan sewaan pesawat asal Oklahoma, Omni Air International, dengan rute transit melalui Dakar, Senegal. Mereka akan disambut oleh pejabat Departemen Luar Negeri dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) di Dulles. 

HHS akan memfasilitasi pemukiman kembali mereka dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti perumahan, furnitur, pakaian, makanan, hingga perlengkapan anak-anak.

Dalam dokumen internal HHS yang diperoleh oleh Associated Press, relokasi warga Afrikaner disebut sebagai prioritas yang dinyatakan oleh Pemerintah.

Saat ini, ada sekitar 2,7 juta Afrikaner dari populasi Afrika Selatan yang mencapai 62 juta jiwa. Mereka merupakan keturunan pemukim Belanda dan Prancis yang telah lama menjadi bagian dari sejarah negara itu. 

Bahasa mereka diakui sebagai bahasa resmi, dan budaya mereka masih terlihat kuat di berbagai kota dan desa.

Meskipun demikian, relokasi ini disebut sebagai bagian dari upaya berskala lebih besar, menurut Gedung Putih, yang menyatakan bahwa penerbangan berikutnya tengah dipersiapkan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya