Pengawalan TNI Bukan Buat Ambil Alih Peran Kejaksaan

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Laksamana Muda (Purn) TNI Soleman B Ponto menuturkan bahwa militer ikut turun mengamankan kejaksaan bukan untuk mengambil alih.

“Bukan untuk mengambil alih peran kejaksaan untuk mengamankan diri sendiri, tetapi untuk mengamankan proses hukum, mengawal penegak hukum, dan menciptakan efek gentar bagi siapapun yang berniat mengacaukan jalannya keadilan,” tegas Soleman kepada RMOL, Senin, 12 Mei 2025.

Ia menambahkan, di kantor-kantor kejaksaan terdapat banyak kasus besar yang membahayakan para jaksa. Misalnya seperti narkoba dan terorisme.

“Kita tidak sedang berbicara soal keseharian. Kita bicara tentang kasus-kasus luar biasa, mafia narkoba, terorisme, kartel kejahatan terorganisir, bahkan oknum berseragam atau berkekuatan politik yang hendak membungkam para penegak hukum,” jelasnya.

Pengamat militer dan intelijen ini menuturkan jaksa harus dikawal dan dijaga ketat oleh negara, lantaran mereka merupakan garda depan melawan para mafia di pengadilan.

“Jaksa adalah garis depan melawan pembusukan negara. Ketika garis itu diserang, negara harus memobilisasi pertahanannya,” tutup dia.