Prajurit TNI Amankan Kejaksaan Tak Sesuai Amanat Reformasi

SENIN, 12 MEI 2025 | 10:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia, dikritik Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

Menurut Islah Bahrawi, apabila tentara semakin masuk ke ruang-ruang sipil tentu sangat tidak sesuai dengan amanat reformasi.

"Kita semakin jauh dari amanat reformasi," kata Islah Bahrawi melalui akun X miliknya yang dikutip Senin 12 Mei 2025.

"Kalian yg masih menginginkan supremasi sipil di negara ini memangnya bisa apa??" sambungnya.

Diketahui, TNI mengerahkan personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengtakan, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan TNI dalam rangka pengamanan.

"Iya benar ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah (di daerah sedang berproses)," kata Harli melalui pesan tertulis, Minggu 11 Mei 2025.

Menurut Harli, pengamanan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI ke Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas.

Nantinya TNI mengerahkan satu Satuan Setingkat Peleton (SST) atau 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejati, dan 1 Regu (10 personel) untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Pelaksanaan penugasan pada awal Mei 2025 hingga selesai.

Berita

Politik

Prajurit TNI Amankan Kejaksaan Tak Sesuai Amanat Reformasi

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar