Berita

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim/Ist

Politik

Wildan Hakim:

BIN dan BAIS Digabung akan Perlemah Fungsi Intelijen

SENIN, 12 MEI 2025 | 08:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penggabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan memperlemah fungsi intelijen, karena kedua institusi tersebut memiliki ranah kerja berbeda.

"Sesuai namanya, BIN merupakan lembaga negara yang tunduk di bawah Presiden. Adapun BAIS merupakan lembaga intelijen yang berada di bawah koordinasi Panglima TNI," kata pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada RMOL, Senin 12 Mei 2025.

Wildan mengatakan, BIN bekerja dalam perspektif untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap negara. Sedangkan BAIS tugasnya lebih khusus yakni menangani intelijen dalam konteks tugas-tugas kemiliteran.


Ditilik cakupan kerjanya, kata Wildan, tanggung jawab BIN lebih luas dan lebih kompleks. Karena itu, BIN melibatkan unsur TNI dan Kepolisian di dalamnya. 

Berbeda dengan BAIS, fungsinya akan terasa nyata manakala Indonesia sedang menjalankan operasi militer atau saat berada dalam situasi kedaruratan perang.

"Secara teknis, BIN dan BAIS bisa digabungkan dengan melihat kesamaan fungsi. Namun ada tantangan dari sisi reorganisasinya. Prosedur kerja keduanya mungkin ada kesamaan, tapi budaya kerjanya bisa jadi berbeda," kata Wildan.

Menurut Wildan, apabila dua lembaga ini disatukan, maka Presiden, DPR, Kepala BIN, Kepala BAIS, dan Panglima TNI harus duduk bersama untuk membahas rencana teknisnya.

Dengan latar belakang militer yang dimilikinya, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto sepertinya belum akan menyetujui penggabungan BIN dengan BAIS. 

Sebabnya, BAIS merupakan tulang punggung intelijennya TNI. Jika lembaga ini digabungkan dengan BIN, besar kemungkinan BAIS akan hilang dan pemerintah Indonesia hanya mengandalkan fungsi dan informasi intelijen dari BIN.

"Presiden Prabowo sepertinya akan berpikir taktis untuk mempertahankan BAIS. Dengan begitu struktur dan infrastruktur BAIS tetap akan berfungsi," kata Wildan.

Dengan adanya BAIS, lanjut Wildan, Prabowo selaku presiden bisa memiliki dua versi informasi intelijen.

"Artinya, penggabungan BIN dan BAIS bisa memperlemah kekuatan intelijen. Sebab, nantinya hanya ada satu lembaga intelijen yang berfungsi," pungkas Wildan.



Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya