Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham/RMOL

Politik

Hasto Bukan Ganjalan PDIP Gabung Pemerintah

SENIN, 12 MEI 2025 | 00:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kasus Hasto Kristiyanto tidak akan menjadi ganjalan bagi PDIP untuk gabung ke dalam barisan pemerintahan saat ini.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, ketika ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan setelah ada kasus Hasto Kristiyanto.

Menurut Idrus, masalah pribadi Hasto tidak akan menggoyangkan PDIP untuk kepentingan yang lebih besar.


"Ya saya kira tidak. Sudahlah, kita sudah tahu semua bahwa ini maaf saja, betapapun kuatnya masalah secara pribadi itu, saya punya keyakinan bahwa masalah pribadi itu tidak mungkin mengalahkan masalah yang lebih besar, yang kepentingan institusi," kata Idrus Marham saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Mei 2025.

Ia menambahkan, PDIP merupakan partai besar yang akan mengedepankan kepentingan bangsa ketimbang masalah pribadi.

"Sama dengan Pak Prabowo, tidak mungkin mengorbankan kepentingan nasional hanya mempertimbangkan kepentingan satu, dua, tiga orang. Ya misalkan ada isu tentang reshuffle kabinet hanya karena pertimbangan-pertimbangan subjektif," katanya.

Ditegaskan Idrus, Presiden Prabowo merupakan seorang negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dengan prinsip patriotisme dan terinspirasi nasionalisme.

"Pasti mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pasti kemajuan bangsa yang dikedepankan dan tidak mungkin hal-hal ini dikorbankan hanya untuk mempertimbangkan satu, dua, tiga orang," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya