Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham/RMOL

Politik

Hasto Bukan Ganjalan PDIP Gabung Pemerintah

SENIN, 12 MEI 2025 | 00:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kasus Hasto Kristiyanto tidak akan menjadi ganjalan bagi PDIP untuk gabung ke dalam barisan pemerintahan saat ini.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, ketika ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan setelah ada kasus Hasto Kristiyanto.

Menurut Idrus, masalah pribadi Hasto tidak akan menggoyangkan PDIP untuk kepentingan yang lebih besar.


"Ya saya kira tidak. Sudahlah, kita sudah tahu semua bahwa ini maaf saja, betapapun kuatnya masalah secara pribadi itu, saya punya keyakinan bahwa masalah pribadi itu tidak mungkin mengalahkan masalah yang lebih besar, yang kepentingan institusi," kata Idrus Marham saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Mei 2025.

Ia menambahkan, PDIP merupakan partai besar yang akan mengedepankan kepentingan bangsa ketimbang masalah pribadi.

"Sama dengan Pak Prabowo, tidak mungkin mengorbankan kepentingan nasional hanya mempertimbangkan kepentingan satu, dua, tiga orang. Ya misalkan ada isu tentang reshuffle kabinet hanya karena pertimbangan-pertimbangan subjektif," katanya.

Ditegaskan Idrus, Presiden Prabowo merupakan seorang negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dengan prinsip patriotisme dan terinspirasi nasionalisme.

"Pasti mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pasti kemajuan bangsa yang dikedepankan dan tidak mungkin hal-hal ini dikorbankan hanya untuk mempertimbangkan satu, dua, tiga orang," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya