Berita

Tentara India/Net

Dunia

India Tuduh Pakistan Langgar Gencatan Senjata Beberapa Jam Setelah Kesepakatan Dicapai

MINGGU, 11 MEI 2025 | 15:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketegangan kembali meningkat di kawasan Kashmir meskipun India dan Pakistan telah menyepakati gencatan senjata pada Sabtu lalu, 10 Mei 2025.

India menuduh Pakistan melakukan pelanggaran hanya beberapa jam setelah perjanjian diumumkan.
Ledakan dilaporkan terdengar di kota-kota utama Kashmir India, termasuk Srinagar dan Jammu, menandai kelanjutan dari ketegangan yang belum sepenuhnya reda meski diplomasi internasional berhasil menengahi kesepakatan damai sementara.

Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri menyatakan kekecewaannya atas insiden tersebut. 

Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri menyatakan kekecewaannya atas insiden tersebut. 

“Kami menyerukan Pakistan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi pelanggaran ini dan menangani situasi dengan keseriusan dan tanggung jawab,” ujarnya dalam konferensi pers di New Delhi, seperti dimuat AFP pada  Minggu, 11 Mei 2025. 

Beberapa saksi mata dan penduduk setempat melaporkan bahwa kilatan cahaya dan suara ledakan terlihat dan terdengar di langit malam Jammu, serupa dengan kejadian yang terjadi pada malam sebelumnya, memunculkan keraguan atas efektivitas gencatan senjata.

Namun, dari pihak Pakistan, Menteri Informasi Attaullah Tarar membantah adanya pelanggaran. 

"Sampai saat ini, belum ada pelanggaran gencatan senjata," katanya kepada penyiar Geo News. 

Juru bicara militer Pakistan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan India tersebut.

Gencatan senjata ini sebelumnya diumumkan setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat. 

Presiden AS Donald Trump dalam unggahannya di X menyampaikan keberhasilannya membuat India dan Pakistan menyetujui gencatan senjata secara penuh.

"Selamat kepada kedua Negara karena telah menggunakan Akal Sehat dan Kecerdasan yang Hebat,” tulisnya. 

Meskipun demikian, kelegaan yang sempat muncul di kedua sisi perbatasan segera berubah menjadi kekhawatiran setelah insiden lanjutan di Srinagar.

"Apa yang baru saja terjadi dengan gencatan senjata? Ledakan terdengar di seluruh Srinagar! Ini bukan gencatan senjata. Unit pertahanan udara di tengah Srinagar baru saja dibuka," tulis mantan Kepala Menteri Kashmir India, Omar Abdullah, di media sosial X.

Pertempuran empat hari terakhir telah meningkatkan kekhawatiran global, terutama mengingat kedua negara memiliki persenjataan nuklir. 

Konflik ini merupakan yang paling serius dalam hampir tiga dekade terakhir, menewaskan sedikitnya 66 warga sipil dari kedua pihak dan membuat dunia khawatir akan potensi perang skala penuh.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar tetap menegaskan komitmen negaranya terhadap perdamaian. 

“Pakistan selalu berusaha untuk mencapai perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut, tanpa mengorbankan kedaulatan dan integritas teritorialnya!” tulisnya di X.

Walau perjanjian gencatan senjata telah disepakati secara verbal, kebijakan pembalasan seperti penangguhan perdagangan dan pembatalan visa masih tetap berlaku. Selain itu, Perjanjian Perairan Indus 1960 yang ditangguhkan India juga belum dipulihkan.

Amerika Serikat menyatakan akan terus memantau situasi dan mendorong perundingan lanjutan di tempat netral. 

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata juga membuka jalan bagi pembicaraan mendalam mengenai isu-isu jangka panjang antara India dan Pakistan.

Konflik berkepanjangan atas wilayah Kashmir, yang diklaim penuh oleh kedua negara namun dikuasai sebagian, terus menjadi akar utama perselisihan sejak 1947.

Ketegangan terbaru ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan internasional dapat menghasilkan kesepakatan jangka pendek, perdamaian sejati masih menjadi tujuan yang sulit dicapai di wilayah tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya