Berita

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis malam 8 Mei 2025/Ist

Politik

Megawati Soroti Konversi Tanah dan Kelakuan Turis Asing di Bali

JUMAT, 09 MEI 2025 | 04:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk menunjukkan perhatiannya terhadap Pulau Bali. Oleh karena itu, tanah yang subur di Bali diharapkan tidak dikonversi atau tidak boleh diubah-ubah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis malam, 8 Mei 2025.

Awalnya, Megawati meminta para kepala daerah PDIP agar meniru apa yang dilakukan Gubernur Bali I Wayan Koster dengan membuat peta pembangunan 100 tahun Bali. Menurutnya, hal itu tak boleh ditentang pemerintah pusat, sebab demi kebaikan rakyat juga.


"Loh, kenapa? Yang saya minta apa? Orang asing? Oh, bukan. Yang nomor satu adalah apa? Tanah subur. Nah, itu catat kalau kamu mau. Itu wartawan. Tanah subur di Bali. Dikonversi. Apa artinya dikonversi? Tidak boleh diubah. Dia adalah milik negara untuk rakyat," kata Megawati.

Lanjut dia, Tanah Bali bisa digunakan untuk rakyat, misalnya untuk menghasilkan pendapatan.

"Bisa mengolah, mencari makannya. Mengerti? Awas nggak mengerti dan tidak dilaksanakan. Kalau Bali saja bisa, masak daerah lain tidak bisa," ujarnya.

Megawati kemudian mengingatkan juga bahwa di Bali orang asing tak boleh berperilaku seenaknya.

"Apa? Keduanya. Baru. Orang asing. Tidak boleh seenak-enaknya sendiri. Kenapa? Di Bali pernah kejadian, Masya Allah. Di Bali itu kan pura. Tahu-tahu ditayangkan. Gimana sih ini juga? Tolong, dong, kalian itu. Wartawan dan yang sebagainya. Bilanglah sama inian kalian. Masa begituan ditayangkan? Saya sampai kaget, loh. Masa ada orang asing? Maaf, ya. Tidak berpakaian masuk ke pura. Ada apa itu? Ada apa itu? Tolong jawab saya," tegasnya.

"Kalau ada yang mau protes, itu kan tidak beradab. Saya suruh dia deportasi. Boleh tanya sama Pak Giri. Betul? Seketika. Pulangkan dia. Kita sama juga. Kalau pergi ke luar negeri, ada tata caranya. Ada tata caranya. Berpakaian kita juga. Mesti kayak apa," sambung Megawati.

Presiden ke-5 RI ini pun mengaku tak bisa mentolerir perilaku orang asing yang tak pantas di Bali. Untuk itu, ia memerintahkan agar orang tersebut dideportasi.

"Saya bilang, no, no, deportasi, deportasi. Sekarang di Bali, ya, itu salah satu supaya mau bikin gubernur. Jadi, kalau ada orang asing masuk, saya sudah minta juga untuk diberlakukan ke seluruh bagian daripada kita," pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya