Berita

Ilustrasi parkir di Jakarta/Ist

Nusantara

PKS:

Jakarta Kekurangan Lahan Parkir

DPRD Dorong Perbaikan Sistem dan Regulasi
KAMIS, 08 MEI 2025 | 09:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman mengkritik pengelolaan parkir di Jakarta yang dinilainya belum optimal, meski jumlah kendaraan terus meningkat.

Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ade menyoroti lonjakan kendaraan dari 13 juta ke 24 juta unit sejak 2012. Namun, penyediaan lahan parkir belum ikut berkembang. 

“Dalam lebih dari 10 tahun terakhir, berapa gedung parkir baru yang dibangun dan berapa kapasitas aktualnya?” tanya Ade dalam rapat tersebut, seperti dikutip redaksi, Kamis Mei 2025.


Ia juga menyoroti masih banyaknya ruas jalan yang belum dikelola secara langsung oleh Unit Pengelola Perparkiran. Saat ini, baru 55 persen dari potensi jalan yang dimanfaatkan.

“Artinya, ada 45 persen ruas jalan yang tidak dikelola langsung, padahal potensi pendapatannya sangat besar," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, Ade mempertanyakan keakuratan data parkir off street yang hanya mencatat 615 titik. Ia meminta agar semua lokasi, termasuk rumah sakit dan apartemen, masuk pendataan.

Ade juga menyoroti kontribusi sektor swasta. Ia ingin ada kejelasan soal jumlah pengelola parkir berizin dan berapa pajak yang disetor. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memastikan data dan pengawasan saling terhubung.

Terkait kebijakan, legislator yang bermarkas di Kebon Sirih itu mendukung digitalisasi penuh dan model pengelolaan langsung oleh pemda. Hal ini lebih menguntungkan karena retribusinya masuk langsung ke kas daerah.

“Saya juga mendukung penerapan kebijakan bukti kepemilikan lahan parkir bagi pembeli kendaraan pribadi seperti yang diterapkan di Jepang,” ucap Ade.

Menutup pernyataannya, Ade menyoroti pentingnya pelaksanaan Pasal 41 UU DKJ soal tarif pajak parkir hingga 25 persen. 

“Aturan turunannya harus segera dibuat dalam bentuk Perda agar bisa dijalankan secara legal dan efektif,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya