Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 adalah sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Bagi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, pertumbuhan ekonomi 4,87 persen masih menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia yang cukup baik, apalagi menghadapi situasi ekonomi global yang dinamis.
Eddy menjelaskan, kuartal pertama 2025 memang dilalui dengan segenap tantangan khususnya di tingkat global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kita menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, hambatan terhadap pasar ekspor dan juga perang dagang yang berkepanjangan. Terakhir, kita juga dihadapkan pada kebijakan tarif Donald Trump yang tentu berpengaruh terhadap ekonomi global,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa 6 Mei 2025.
Ke depan, Eddy menyampaikan optimismenya untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya.
Secara khusus Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin diperluas dan juga pendirian Koperasi Merah Putih akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal selanjutnya.
“Gerakan MBG yang akan melibatkan dapur sekolah, komunitas lingkungan sekolah akan terus diperluas dan akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga pendirian Koperasi Merah Putih yang akan menggerakkan perekonomian di tingkat yang paling mikro,” tuturnya.
Namun demikian, sambungnya, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen terus mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural, agar mampu mengurai hambatan usaha dan investasi yang selama ini mempersulit Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah melakukannya lebih awal.
“Lambatnya proses perizinan, konflik tanah, sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, termasuk juga premanisme berkedok ormas, adalah di antara hambatan struktural yang harus segera diatasi," katanya.
"Gangguan terhadap investasi yang masuk berarti mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tutup Anggota Komisi XII DPR ini.
