Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Gibran Jadi Wapres Bukan Kaleng-kaleng

SABTU, 03 MEI 2025 | 16:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keraguan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, sampai-sampai memunculkan desakan dari Forum Purnawirawan TNI agar ada pergantian orang nomor dua di Indonesia, dinilai tidak tepat.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM), Efriza menilai, desakan Forum Purnawirawan TNI tidak memiliki alasan kedaruratan, apabila menggunakan alibi Gibran tidak bisa menggantikan Prabowo memimpin tugas negara.

"Sudah hal lumrah Presiden Prabowo pergi digantikan Gibran sebagai wapres memimpin pemerintahan. Ini sudah terjadi, ketika Prabowo lawatan ke luar negeri," ujar Efriza kepada RMOL, Sabtu, 3 Mei 2025.


Magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu mengamati, tidak ada gejolak yang terjadi ketika Gibran menggantikan Prabowo yang lawatan ke luar negeri beberapa waktu lalu.

"Toh dalam proses itu tetap ada koordinasi antar keduanya," sambungnya menilai.

Justru, Efriza bertanya-tanya apabila Forum Purnawirawan TNI menuntut Gibran digantikan hanya karena mengkhawatirkan suatu hal yang belum pasti terjadi.

"Janggal jika harapan mengganti Gibran adalah ketika khawatir berlebihan jika Prabowo sakit dan tidak bisa menjalankan tugas. Persepsi yang hadir justru terkesan Presiden Prabowo adalah presiden yang sedang tidak baik-baik saja kesehatannya," tutur pengamat politik Citra Institute itu.

"Sehingga alasan bahwa Gibran tidak layak menggantikan Prabowo, ini tentu saja alasan yang subjektif. Sebab, nyatanya Gibran bukan kaleng-kaleng, dapat menggantikan tugas Prabowo ketika Prabowo berada di luar negeri," sambung Efriza menambahkan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya