Berita

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi/RMOLJateng

Politik

Soal Usulan Solo jadi Daerah Istimewa, Gubernur Jateng: Itu Kewenangan Pusat

RABU, 30 APRIL 2025 | 14:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa usulan Kota Solo atau Surakarta dijadikan Daerah Istimewa adalah kewenangan pusat. Bukan wewenang pemerintah daerah.

“Itu kewenangan pusat, provinsi enggak punya kewenangan,” kata Luthfi kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 30 April 2025.

Luthfi juga memastikan tidak ada wacana tersebut di pihak Pemprov Jateng. Karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. 


“Enggak ada (usulan), tergantung pusat, kan kita enggak punya kewenangan,” imbuh mantan Kapolda Jateng ini. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengungkap, ada usulan Kota Solo atau Surakarta dijadikan Daerah Istimewa. Menyusul adanya 6 daerah yang mengusulkan diri menjadi Daerah Istimewa. 

Ia mengatakan, muncul permintaan agar Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan menjadi Daerah Istimewa seperti Yogyakarta.

"Seperti daerah saya, Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," ujar Aria Bima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya