Berita

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo di Kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu 26 April 2025/RMOL

Politik

Solo Diusulkan jadi Kota Istimewa, Begini Respons Ganjar

SABTU, 26 APRIL 2025 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan terkait Kota Solo atau Surakarta menjadi daerah istimewa, direspons mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Ganjar mengatakan bahwa hingga saat ini agaknya ada sekitar 400 lebih usulan terkait daerah otonom baru (DOB). 

“Saya kira bukan kota Surakartanya. Sekarang itu daerah otonom baru rasanya sudah ratusan mungkin di atas 400 kali, saya lupa data persisnya. Ketika saya meninggalkan DPR dulu itu ada ratusan juga,” ujar Ganjar kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu 26 April 2025. 


Atas dasar itu, Ganjar menyebut bahwa yang terpenting saat ini bukan soal kota mana dan keistimewaannya. 

“Maka konteksnya bukan daerah mana, apakah istimewa atau tidak, maka itu pengertian daerah otonom baru, maka kebijakan yang mesti dilakukan apakah pemerintah akan membuka itu,” tegas Ketua DPP PDIP ini. 

Selanjutnya, dengan banyaknya usulan DOB itu bagaimana pemerintah memproses itu. 

“Yang ketiga, layak gak nantinya?” ujarnya. 

“Sebenernya itu proses umum yang harus diikuti saja, jadi bukan soal tempat tertentu karena yang minta banyak,” demikian Ganjar. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengungkap ada usulan Kota Solo atau Surakarta dijadikan daerah istimewa. Hal ini menyusul adanya 6 daerah yang mengusulkan diri menjadi daerah istimewa. 

Dikatakannya, dari keenam daerah itu muncul permintaan agar Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan menjadi Daerah Istimewa seperti Yogyakarta.

"Seperti daerah saya, Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin daerah istimewa Surakarta," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya